Terbongkar! “Sultan Madura” Diduga Dapat Backup Oknum Aparat dalam Distribusi Rokok Ilegal

- Reporter

Kamis, 31 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ilustrasi

Foto : Ilustrasi

PAMEKASAN, Zero.co.id – Di tengah gencarnya operasi pemberantasan rokok ilegal, satu nama besar justru belum tersentuh. H. KU, pengusaha rokok ilegal yang dikenal dengan julukan “Sultan Madura”, diduga kuat mendapat perlindungan dari oknum aparat dalam setiap pengiriman rokok ilegal ke luar daerah.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ferdy Dwi Hidayat, Aktivis Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim), yang menyebutkan adanya koordinasi rutin antara jaringan H. KU dengan oknum aparat sebelum pengiriman dilakukan. Bahkan, upeti diduga mengalir secara terstruktur demi kelancaran distribusi.

“Saya dapat informasi, setiap pengiriman rokok ilegal itu di-backup oleh oknum aparat. Bahkan sebelum kirim, mereka sudah koordinasi. Ini bukan rahasia lagi di lapangan,” tegas Ferdy, Kamis (31/7).
Satgas Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dinilai belum menyentuh aktor-aktor kakap. Padahal, berdasarkan data Operasi Gurita hingga awal Juli 2025, tercatat 4.214 penindakan dengan lebih dari 195 juta batang rokok ilegal diamankan.

Namun Ferdy menyindir keras: “Apa gunanya ribuan penindakan kalau pemain utamanya aman di menara gading?”

Nama H. KU bukan hanya dikenal di Pamekasan, namun juga disebut sebagai bandar besar di lingkaran rokok ilegal Madura. Ia diduga melakukan praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), menyamarkan hasil keuntungan dari penjualan rokok ilegal dengan membuka sejumlah usaha legal, seperti kedai kopi dan restoran di berbagai kota di Jawa Timur.

Salah satu merek rokok ilegal yang disebut kuat terkait H. KU adalah merek Hummer, yang banyak beredar tanpa pita cukai.

Ironisnya, publik mengenal H. KU sebagai figur dermawan. Aksi kontroversialnya menaburkan uang saat pawai 1 Muharram sempat viral dan menuai kritik keras dari masyarakat sipil.

Ferdy Dwi Hidayat menegaskan bahwa Dear Jatim mendesak Bea Cukai dan PPATK untuk segera menelusuri aliran dana dan bisnis haram yang dikendalikan oleh H. KU. Ia menekankan, jika penegakan hukum hanya menyasar pelaku kecil, maka Satgas BKC Ilegal hanya menjadi pajangan semata.

“Kalau penindakan hanya sebatas sopir dan gudang kecil, maka itu bukan penegakan hukum — itu kamuflase! Tangkap bos besarnya, bongkar jaringannya, dan audit kekayaannya!” pungkas Ferdy.

Berita Terkait

Hamas Sambut Pengakuan Barat atas Palestina, Desak Tindakan Nyata Hentikan Perang Gaza
Polres Sumenep Pastikan Periksa Semua Terduga Kasus Korupsi Pokir DPRD
Upaya Tingkatkan Keamanan MBG, Ketua Dear Jatim Minta Pemerintah Audit SPPG Yayasan Al-Bukhari Murtajih
Larijani Temui Putra Mahkota Saudi, Seriusi Pertahanan Usai Israel Serang Qatar
Pengemudi Ojol Raih Kepastian Hukum, Presiden Siapkan Perpres
Kuasa Hukum Laporkan Polwan Pamekasan, Tudingan Penipuan Mengemuka
Dear Jatim Sebut Anggota DPRD Sumenep Diduga Paling Banyak Bermain Dana Pokir
Forkot Akan Kepung Pemkab, Tuding Ada Pokir Siluman Rp104,8 Miliar di DPRKP Pamekasan

Berita Terkait

Jumat, 19 September 2025 - 19:39 WIB

Polres Sumenep Pastikan Periksa Semua Terduga Kasus Korupsi Pokir DPRD

Kamis, 18 September 2025 - 15:42 WIB

Upaya Tingkatkan Keamanan MBG, Ketua Dear Jatim Minta Pemerintah Audit SPPG Yayasan Al-Bukhari Murtajih

Kamis, 18 September 2025 - 06:14 WIB

Larijani Temui Putra Mahkota Saudi, Seriusi Pertahanan Usai Israel Serang Qatar

Kamis, 18 September 2025 - 05:55 WIB

Pengemudi Ojol Raih Kepastian Hukum, Presiden Siapkan Perpres

Sabtu, 13 September 2025 - 15:51 WIB

Kuasa Hukum Laporkan Polwan Pamekasan, Tudingan Penipuan Mengemuka

Berita Terbaru

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia (Dok. Istimewa)

Ekonomi

Menkeu Pastikan Cukai Rokok Tidak Naik pada 2026

Sabtu, 27 Sep 2025 - 17:18 WIB

Ilustrasi Administrasi dan Publikasi Media Pemerintah (Dok. Istimewa)

Politik

Pemilik Media Nilai Biro AdPim Jatim Layak Dibubarkan

Rabu, 24 Sep 2025 - 08:34 WIB