Pemilik Media Nilai Biro AdPim Jatim Layak Dibubarkan

- Reporter

Rabu, 24 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Administrasi dan Publikasi Media Pemerintah (Dok. Istimewa)

Ilustrasi Administrasi dan Publikasi Media Pemerintah (Dok. Istimewa)

Zero, Surabaya Pemilik media yang juga Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Jawa Timur menilai Biro Administrasi Pimpinan (Biro AdPim) Sekretariat Daerah Jawa Timur tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Ia bahkan menyebut biro tersebut layak dibubarkan karena dianggap tidak mampu menjaga citra Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam catatannya, ia menyampaikan bahwa Biro AdPim seharusnya menjadi garda depan dalam menjaga nama baik kepala daerah. Namun, pada praktiknya, biro yang dipimpin Pulung Chausar dinilai tidak mampu mengantisipasi kritik publik, termasuk saat Gubernur Khofifah mendapat sorotan tajam di media sosial.

“Sayangnya, saat Gubernur Khofifah babak belur dihantam netizen, termasuk suara lantang advokat M Sholeh yang mengkritisi kinerja gubernur, Biro AdPim tidak tampak hadir. Sejumlah netizen bahkan mengusulkan agar Khofifah ditukar dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi,” tulisnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kualitas rilis kegiatan gubernur yang dikirim ke media. Menurutnya, judul rilis tidak menarik, penggunaan kata berlebihan, hingga makna yang multitafsir membuat informasi tersebut tidak layak tayang.

“Pada era sebelumnya, saat masih bernama Biro Humas dan Protokol Setdaprov, lembaga ini mampu mendekatkan gubernur dengan media. Rilis yang dikirim mampu menampilkan pimpinan sebagai sosok pro-rakyat,” ujarnya.

Dari sisi anggaran, ia mengungkapkan selama hampir dua tahun Biro AdPim tidak mengalokasikan dana publikasi secara merata di media. Anggaran disebut hanya diberikan kepada media tertentu, sementara sebagian besar tidak mendapatkan akses.

“Sebagai ketua SPS Jatim, sejumlah media bertanya ke saya apakah memang tidak ada anggaran publikasi kegiatan gubernur. Saya jawab ada, tetapi hanya media yang dipilih saja,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung pengalaman wartawan media Pojok Kiri yang sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Khofifah terkait rencana advertorial pertumbuhan ekonomi Jatim. Meskipun gubernur menyetujui, pelaksanaan oleh staf Biro AdPim dinilai tidak sesuai harapan.

“Kasihan Bu Khofifah, punya staf Biro AdPim tetapi membiarkan nama baiknya babak belur dihantam publik. Lebih baik bubarkan saja Biro AdPim,” pungkasnya.

Penulis : Abd. Ghafur

Editor : Zakiyatul Maulidiyah

Berita Terkait

JK Ungkit Peran Politik Jokowi, Presiden Pilih Merendah
Kriminalitas, Kerusakan Lingkungan, dan Korupsi di Sumenep Jadi Sorotan Presma Universitas Wiraraja
Rp41,5 Miliar Terbuang? PMII Komisariat Wiraraja Bongkar Mandeknya Pelabuhan Dungkek
Jatah MBG Dinilai Tak Bergizi, Penyaluran Sekali Sepekan di SPPG Syita Ananta Picu Keluhan Wali Murid
Demo Dear Jatim Guncang Disdikbud Pamekasan, Anggaran Buku SD Rp1,48 Miliar Dipertanyakan
Inisial MA Disebut Dalam Potongan BAP Tersangka Korupsi BSPS Sumenep
Tas Kresek Hitam Diduga Mengalir dari Tersangka BSPS ke Oknum DPRD Sumenep, Kenapa Status Hukumnya Masih Aman?
Pemkab Sumenep ‘Gila’ Festival: Anggaran Miliaran Menguap di Panggung Hiburan, Kemiskinan Rakyat Hanya Jadi Angka Jualan?

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 15:16 WIB

JK Ungkit Peran Politik Jokowi, Presiden Pilih Merendah

Sabtu, 18 April 2026 - 21:48 WIB

Kriminalitas, Kerusakan Lingkungan, dan Korupsi di Sumenep Jadi Sorotan Presma Universitas Wiraraja

Senin, 30 Maret 2026 - 12:48 WIB

Rp41,5 Miliar Terbuang? PMII Komisariat Wiraraja Bongkar Mandeknya Pelabuhan Dungkek

Senin, 16 Maret 2026 - 06:40 WIB

Jatah MBG Dinilai Tak Bergizi, Penyaluran Sekali Sepekan di SPPG Syita Ananta Picu Keluhan Wali Murid

Rabu, 11 Maret 2026 - 13:14 WIB

Demo Dear Jatim Guncang Disdikbud Pamekasan, Anggaran Buku SD Rp1,48 Miliar Dipertanyakan

Berita Terbaru

Foto; Mat Juhri wakil  ketua Umum Himpunan mahasiswa program studi (HMPS) pendidikan agama Islam universitas Islam negeri Madura.

Opini

Budaya: Menyatukan Manusia atau Membatasi Cara Berpikir?

Senin, 11 Mei 2026 - 18:20 WIB

You cannot copy content of this page