Kasus Kekerasan Anak di Bawah Umur di Kadur Pamekasan Naik Tahap II

- Reporter

Rabu, 11 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi korban penganiyaan yang statusnya masih di bawah umur.

Kondisi korban penganiyaan yang statusnya masih di bawah umur.

PAMEKASAN – Kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anak di bawah umur berinisial DN (17) yang terjadi di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, kini memasuki babak krusial, Rabu (11/6).

Setelah melalui proses penyidikan, pihak kepolisian secara resmi telah melimpahkan tersangka MR (41) beserta seluruh alat bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Langkah ini menandakan bahwa berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk disidangkan.

Kabar penting ini dibenarkan oleh dua penasihat hukum korban, Moh. Anwar dan Kholisin Susanto.

“Iya mas, kami telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-4 dari penyidik kemarin sore,” ujar Moh. Anwar kepada awak media, Rabu (11/6/2025).

“Surat itu menyatakan bahwa kepolisian sudah melimpahkan tersangka dan alat bukti kepada kejaksaan atau yang dikenal dengan Tahap II,” tambahnya.

Keluarga Berharap Pelaku di Hukum Berat

Mengingat korban merupakan pelajar atau anak di bawah umur, kasus ini mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Penasihat hukum juga menekankan pentingnya penanganan yang cepat dan tanpa hambatan dari Aparat Penegak Hukum (APH).

“Karena yang mendapatkan kekerasan itu merupakan pelajar atau anak di bawah umur, maka hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi APH hingga penanganannya tidak boleh lambat apalagi mandek,” tegasnya.

Keluarga korban berharap agar pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Pelaku harus dihukum maksimal, sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta rupiah,” jelas Anwar.

Dua penasihat hukum korban, Moh. Anwar (kanan) dan Kholisin Susanto.

Penasihat hukum lainnya, Kholisin Susanto menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, terlebih korban mengalami luka berat, bahkan hingga menyebabkan gagar otak.

“Jangan sampai kejadian serupa terjadi lagi pada seorang pelajar atau anak di bawah umur,” ujar Kholisin.

Proses Hukum yang Cepat

Dengan dilimpahkannya pelaku kasus ini ke kejaksaan, publik menantikan proses hukum selanjutnya demi tegaknya keadilan bagi korban.

Soal kapan perkara itu akan disidangkan, Kholisin menyatakan bahwa pihaknya masih menanti informasi lebih lanjut dari JPU mengenai jadwal persidangan.

Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa JPU akan menjalankan proses hukum dengan objektif dan profesional.

“Kita tunggu JPU menyelesaikan berkas dakwaan dulu, hingga kemudian melimpahkan perkara ini ke pengadilan,” ujar Kholisin dengan nada penuh harap.

“Semoga saja tidak lama-lama, agar keadilan bisa segera ditegakkan dan korban bisa mendapatkan kepastian hukum,” imbuhnya.

Kholisin juga menambahkan bahwa proses yang cepat akan sangat membantu pemulihan psikologis korban.

“Setiap hari berlalu adalah beban bagi korban dan keluarganya. Semakin cepat proses hukum berjalan, semakin cepat pula mereka bisa memulai proses pemulihan dan kembali menjalani kehidupan normal,” pungkasnya.

Berita Terkait

Menyoal Predator Pencabulan Santri; Antara efek Jera dan Supremasi Hukum
16 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim Belum Ditahan, KPK Dinilai Tebang Pilih
Usai Dimintai Keterangan, Dear Jatim Minta Polda Jawa Timur Tindak Lanjuti Laporan Indikasi Korupsi Dinas PUTR Sumenep
Membeku di Meja Penyelidikan: Kasus Dugaan Korupsi Pokir DPRD Sumenep Jadi Tanda Tanya Besar
Kriminalitas, Kerusakan Lingkungan, dan Korupsi di Sumenep Jadi Sorotan Presma Universitas Wiraraja
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Terjaring OTT KPK
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Pengusaha Rokok Terkait Dugaan Suap Cukai
Aktivis Dear Jatim Laporkan Dugaan Korupsi Dinas PUTR Sumenep ke Polda Jatim

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 10:53 WIB

Menyoal Predator Pencabulan Santri; Antara efek Jera dan Supremasi Hukum

Rabu, 29 April 2026 - 08:36 WIB

16 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim Belum Ditahan, KPK Dinilai Tebang Pilih

Senin, 20 April 2026 - 18:36 WIB

Usai Dimintai Keterangan, Dear Jatim Minta Polda Jawa Timur Tindak Lanjuti Laporan Indikasi Korupsi Dinas PUTR Sumenep

Minggu, 19 April 2026 - 10:23 WIB

Membeku di Meja Penyelidikan: Kasus Dugaan Korupsi Pokir DPRD Sumenep Jadi Tanda Tanya Besar

Sabtu, 18 April 2026 - 21:48 WIB

Kriminalitas, Kerusakan Lingkungan, dan Korupsi di Sumenep Jadi Sorotan Presma Universitas Wiraraja

Berita Terbaru

Foto; Mat Juhri wakil  ketua Umum Himpunan mahasiswa program studi (HMPS) pendidikan agama Islam universitas Islam negeri Madura.

Opini

Budaya: Menyatukan Manusia atau Membatasi Cara Berpikir?

Senin, 11 Mei 2026 - 18:20 WIB

You cannot copy content of this page