ZERO.CO.ID, SUMENEP – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di tubuh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sumenep kian menyeruak dan menimbulkan gelombang kekecewaan publik. Pasalnya, hingga kini Kasat Lantas Polres Sumenep AKP Ninit Titis Dwiyati masih bungkam seribu bahasa, tanpa memberikan klarifikasi sedikit pun terkait ramainya dugaan pungli yang dilakukan oknum anggota Satlantas Polres Sumenep.(25/10/25)
Aktivis Sumenep Bagas Normahendra menilai sikap diam Kasat Lantas justru menguatkan dugaan bahwa praktik kotor itu benar-benar terjadi di lapangan.
“Bungkamnya Kasat Lantas sama saja dengan membenarkan. Ini bukan sekadar isu, tapi fakta yang saya alami sendiri,” tegas Bagas.
Bagas mengungkapkan, dirinya menjadi korban pungutan liar ketika mengurus administrasi balik nama dan ganti plat nomor polisi di lingkungan Satlantas Polres Sumenep.
Ia dimintai uang sebesar Rp300 ribu oleh seorang oknum petugas tanpa adanya nota atau bukti pembayaran resmi.
“Sebelum saya membayar, saya sengaja mengaktifkan kamera HP untuk merekam tanpa sepengetahuan petugas. Rekaman itu ada, dan menunjukkan dengan jelas praktik pungli yang dilakukan di ruang pelayanan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bagas mengaku telah mengonfirmasi kepada beberapa warga lain yang juga melakukan proses administrasi serupa, dan mereka mengaku dimintai uang dengan nominal yang sama.
“Artinya ini bukan kasus tunggal. Ini sistemik, sudah jadi budaya di internal Satlantas,” imbuhnya.
Tak hanya itu, praktik serupa juga diduga terjadi di Satpas Polres Sumenep, di mana para calo dengan terang-terangan menawarkan jasa pembuatan SIM instan tanpa tes maupun antrean.
“Ini jelas melanggar SOP Korlantas Polri. Kalau sistemnya sehat, tidak mungkin calo bisa bebas berkeliaran di area pelayanan,” kata Bagas dengan nada tajam.
Ia menambahkan, berbagai bukti rekaman dan testimoni masyarakat telah dikumpulkan sebagai fakta kuat adanya pungli di tubuh Satlantas Polres Sumenep.
Lebih jauh, Bagas juga menyebut akan mengungkap aliran dana mencurigakan dari beberapa unit, termasuk dari Samsat hingga ke struktur pimpinan satuan, yang diduga menjadi jalur distribusi hasil pungli.
“Kami akan bongkar semuanya. Ini bukan sekadar tentang uang tiga ratus ribu, tapi tentang moral dan integritas aparat penegak hukum. Kalau polisi saja korup di level pelayanan publik, bagaimana rakyat bisa percaya pada keadilan?” tutupnya.
Penulis : Andika
