ZERO.CO.ID, SUMENEP – Aksi warga Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, yang terpaksa patungan untuk memperbaiki ruas Jalan Kapedi–Moncek yang rusak parah terus menuai sorotan. Setelah mendapat perhatian dari DPRD Sumenep, kali ini kritik keras datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Madura.
Anggota YLBH Madura, Dayat Mahjong, menilai fenomena warga mengumpulkan dana secara swadaya untuk memperbaiki jalan kabupaten merupakan ironi yang menunjukkan lemahnya kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, infrastruktur jalan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang semestinya diprioritaskan melalui perencanaan dan penganggaran yang jelas, bukan justru dibebankan kepada masyarakat yang selama ini telah membayar pajak dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah.
“Yang terjadi di Desa Kapedi bukan hanya persoalan jalan rusak. Ini adalah potret nyata ketika masyarakat merasa ditinggalkan oleh pemerintahnya sendiri. Ketika warga harus patungan memperbaiki jalan umum, maka ada yang tidak beres dalam tata kelola pelayanan publik,” ujar Dayat kepada wartawan, Rabu (9/7/2026).
Dayat kemudian menyinggung sikap sebagian pemimpin yang dinilainya sangat dekat dengan rakyat saat masa kampanye, namun perlahan menjauh setelah memperoleh jabatan dan kekuasaan.
“Saat kampanye mereka datang dari rumah ke rumah, menyalami rakyat, mendengar keluhan, dan mengumbar berbagai janji. Namun setelah berkuasa, mata mereka seolah rabun melihat penderitaan masyarakat dan telinga mereka mendadak tuli mendengar jeritan rakyat,” tegasnya.
Ia menilai aksi warga yang memasang banner bertuliskan ‘Bupati Lagi Sakit’ bukan sekadar sindiran biasa. Menurutnya, tulisan tersebut merupakan simbol kekecewaan masyarakat yang merasa aspirasi dan keluhannya selama bertahun-tahun tidak mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah daerah.
“Banner itu bukan penghinaan, melainkan bahasa protes dari masyarakat yang merasa tidak didengar. Ketika jalur formal tidak membuahkan hasil, rakyat akan mencari cara lain untuk menyampaikan kekecewaannya,” katanya.
Dayat menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai keberhasilan gotong royong semata. Di balik aksi swadaya warga, terdapat pertanyaan besar mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang layak bagi masyarakat.
“Kalau pemerintah hadir dan menjalankan kewajibannya sejak awal, warga tidak perlu turun ke jalan menggalang dana untuk memperbaiki fasilitas umum. Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi soal tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” ujarnya.
YLBH Madura meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi serius. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
“Jangan sampai rakyat hanya diingat saat membutuhkan suara mereka. Pemerintah harus membuktikan bahwa janji politik tidak berhenti di panggung kampanye, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkas Dayat.
Diketahui, warga Desa Kapedi sebelumnya menggelar aksi penggalangan dana secara swadaya untuk memperbaiki ruas Jalan Kapedi–Moncek yang mengalami kerusakan cukup parah. Dalam aksi tersebut, warga memasang banner bertuliskan ‘Bupati Lagi Sakit’ sebagai bentuk kritik terhadap lambannya penanganan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Aksi itu kemudian menyita perhatian publik dan memicu berbagai tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk kalangan Aktivis serta pegiat hukum dan masyarakat sipil di Kabupaten Sumenep.
