PAMEKASAN – Kekosongan sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dinilai berpotensi menghambat efektivitas roda pemerintahan. Pasalnya Hingga kini, jabatan strategis masih dipimpin pelaksana tugas (Plt).
Hal itu, disampaikan oleh ketua Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) Mahendra, saat melakukan audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Senin (06/07/2026).
Ia menyampaikan, pemerintahan akan berjalan lebih efektif apabila seluruh perangkat daerah dipimpin pejabat definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan strategis maupun menjalankan program kerja.
“Karena yang namanya Plt itu sifatnya sementara, Kalau Kepala OPD dijabat Plt cukup lama, dampaknya bisa ke tiga sisi yakni organisasi, pegawai, dan pelayanan publik,” tuturnya.
Adapun menurutnya, dampak ke Organisasi pemerintahan dan kebijakannya Plt cenderung main aman dan tidak buat RP atau Renstra baru, bahkan Plt tidak punya kewenangan penuh seperti pejabat definitif dan susah mendorong perubahan besar atau tanda tangan keputusan strategis.
“Dampaknya jelas, birokrasi macet dan pelayanan publik tidak maksimal, Kadang ada tarik-menarik kepentingan karena Plt sering dianggap titipan, sementara nunggu lelang jabatan yang kemungkinan besar isu jual beli jabatan muncul,” ujarnya.
Ia melanjutkan, Plt cocok untuk transisi satu sampai tiga bulan Kalau setahun lebih, OPD biasanya kehilangan arah, inovasi mati, dan pelayanan jadi lambat.
“Kalau lebih dari itu seharusnya sudah lelang jabatan dan dilantik pejabat definitif. Kalau kelamaan, rawan temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan bisa dianggap maladministrasi,” terangnya.
Menurutnya, Hasil Audiensi kali ini masih abu-abu karena tidak ada kejelasan dari penyampaian pemerintah sampai kapan Plt-plt tersebut menjadi Definitif.
“Pak Sekda hanya menyampaikan bulan Juli, tidak menyanggupi tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan, bahkan kami meyakini untuk kepala-kepala OPD yang strategis tidak akan terjadi yang namanya Difinitif pada bulan juli ini,” imbuhnya.
Ia berharap seluruh OPD, Direktur RSUD, Kepal Puskesmas Kepala Sekolah segera memiliki pimpinan definitif melalui mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
“Kami harap semua OPD, dan pimpinan lainnya yang masih dijabat Plt secepatnya diisi defenitif, dan semisal tidak tuntas kami akan melakukan aksi jilid II dengan sekala besar lagi,” harapnya.
Sementara itu, ketua Komisi I H. Lutfi menyampaikan, Sesuai dengan hasil audiensi bersama Formatur, Pengisian Plt sesuai dengan janji Eksekutif sampai dengan bulan juli dan semuanya masih dalam proses sesuai dengan rekomendasi BKN.
“Pengisian pejabat yang masih dijabat plt masih menunggu tahapan-tahapan mekanisme prosedur yang sesuai dengan arahan BKN,” ucapnya.
“Sebagai tindak lanjut dari pertemuan barusan untuk kemudian memastikan beberapa yang sudah dijanjikan sudah berjalan susuai dengan prosedur yang ada, Ditanggal 08 besok kami akan memanggil kembali BKPSDM sebagai tindak lanjut pertemuan barusan,” ujarnya.
Menurutnya, tidak hanya Formatur yang menunggu kepastian terhadap pengisian Plt di beberapa instansi tapi juga masyarakat menunggu agar roda pemerintahan berjalan maksimal.
“Bentuk keseriusan kami, tentunya kami akan kawal dan semisal tidak sesuai dengan harapan, pasti akan kami tanya kepada instansi yang berwenang,” tukasnya.
Untuk diketahui, Turut hadir pada audiensi ini, Wakil Bupati Pamekasan, Sekda Pamekasan, Komisi I DPRD Pamekasan, Kadisdikbud Pamekasan, dan BKPSDM Pamekasan.
Penulis : Heb
Editor : Red
