SURABAYA – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) yang digelar hari ini, dinilai sebagai momen paling kelam dalam sejarah perbankan daerah itu, Kamis (22/5).
Pasalnya, Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menyebut adanya dugaan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh jajaran internal Bank Jatim melalui skema kredit fiktif senilai Rp569,4 miliar.
“Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini perampokan uang rakyat secara sistematis. Dan yang paling menyakitkan, diduga kuat dilakukan oleh para petinggi bank itu sendiri,” tegas Musfiq S.Pd.M.IP., Koordinator Lapangan Jaka Jatim, dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan kantor pusat Bank Jatim Surabaya.
Menurut Jaka Jatim, seluruh Direksi dan Komisaris yang menjabat sejak 2019 hingga 2025 harus dipecat tanpa kecuali. Organisasi ini juga menuding ada kaitan antara aliran dana kredit fiktif tersebut dengan kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024.
Lebih dari itu, Jaka Jatim meminta Gubernur Jawa Timur tidak tinggal diam. “Jika Gubernur membiarkan atau bahkan mempertahankan jajaran itu, maka publik layak curiga beliau ikut terlibat dalam skandal ini,” ujar Musfiq.
Bank Jatim sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun RUPS kali ini menjadi sorotan tajam karena selain membahas laporan keuangan tahun buku 2024, juga menetapkan jajaran Direksi dan Komisaris baru.
Jaka Jatim menyerukan reformasi menyeluruh terhadap manajemen keuangan Bank Jatim, termasuk evaluasi terhadap seluruh kepala cabang di daerah. “Ini bukan soal politik. Ini soal masa depan perbankan dan uang rakyat Jawa Timur,” tutup Musfiq.
