Indikasi Proyek Ganda Hibah 2024 di Desa Basoka Diduga Langgar UU Keuangan Negara

- Reporter

Jumat, 16 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

SUMENEP – Penyaluran hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 untuk Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, diduga melanggar prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jum’at (16/5).

Dugaan itu mencuat setelah ditemukan dua kegiatan fisik dengan nilai anggaran identik dan berada di lokasi yang diduga sama. Jika terbukti, maka hal ini mencerminkan adanya potensi pelanggaran terhadap asas transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

Langgar Prinsip Dasar Keuangan Negara

Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurut praktisi hukum dan advokat Peradi, Zubairi, mencantumkan dua proyek dengan titik dan nilai yang sama bertentangan langsung dengan prinsip ini.

“Ini menimbulkan kesan adanya pengulangan anggaran untuk tujuan yang sama. Jika benar, maka itu bukan hanya cacat administrasi, tapi juga bisa berujung pada penyalahgunaan anggaran,” ujar Zubairi.

Sementara itu, Pasal 13 undang-undang yang sama menyebutkan bahwa penyusunan anggaran negara harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip keuangan negara yang baik, yakni perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan.

Jika ada duplikasi proyek pada lokasi yang sama, maka hal ini mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan dan pelanggaran asas penganggaran.

Desakan Audit dan Evaluasi Menyeluruh

Zubairi mendesak agar pemerintah daerah dan lembaga terkait segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap program hibah tersebut.

Menurutnya, jika ditemukan unsur kesengajaan, maka kasus ini bisa masuk ke ranah hukum dan menjadi persoalan pidana.

“Bukan rahasia umum lagi, dana hibah di Jawa Timur sarat masalah. Jangan-jangan dana hibah yang turun ke Sumenep juga bermasalah?” tegas Zubairi.

Ia juga menambahkan, perlu keterlibatan lembaga pengawas seperti Inspektorat dan BPKP untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kita tunggu Inspektorat dan BPKP melaksanakan tugasnya secara independen dan profesional,” pungkasnya.

Berita Terkait

KPK Periksa Kepala Kantah Sumenep, Dalami Dugaan Penyerahan Uang kepada Tersangka Kasus ATR/BPN
Crane Proyek Hotel di Mega Kuningan Ambruk, Satu Pekerja Tewas
Klinik DRZ Aesthetic Disorot, FP3 Datangi Dinkes Pamekasan
26 Karyawan PR Ayunda Permata Sejahtera Diberangkatkan Umroh, Bambang Budianto: Saya Bangga Sekaligus Bersyukur
Demokrasi di Kaki Gunung Raung! Ferdiansyah Galang Saputra Resmi Terpilih Pimpin BEM Fakultas Hukum UBI
Dugaan Hubungan Terlarang Seret Pria Asal Desa Karang Cempaka, Pengacara Bongkar Perjalanan hingga Pertemuan Rahasia
Vonis Dinilai Tak Berkeadilan, Korban Penganiayaan di Pamekasan Minta Hakim Meninjau Kembali Putusan
Awali Revitalisasi 2026, SDN Sogian I Gelar Doa Bersama

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 09:28 WIB

KPK Periksa Kepala Kantah Sumenep, Dalami Dugaan Penyerahan Uang kepada Tersangka Kasus ATR/BPN

Sabtu, 14 November 2026 - 01:51 WIB

Klinik DRZ Aesthetic Disorot, FP3 Datangi Dinkes Pamekasan

Sabtu, 14 November 2026 - 00:40 WIB

26 Karyawan PR Ayunda Permata Sejahtera Diberangkatkan Umroh, Bambang Budianto: Saya Bangga Sekaligus Bersyukur

Sabtu, 7 November 2026 - 14:59 WIB

Demokrasi di Kaki Gunung Raung! Ferdiansyah Galang Saputra Resmi Terpilih Pimpin BEM Fakultas Hukum UBI

Kamis, 5 November 2026 - 19:21 WIB

Dugaan Hubungan Terlarang Seret Pria Asal Desa Karang Cempaka, Pengacara Bongkar Perjalanan hingga Pertemuan Rahasia

Berita Terbaru

Foto: Puskesmas Bluto

Kesehatan

Anggaran Gizi Masyarakat di Puskesmas Bluto Tembus Rp259 Juta

Senin, 16 Nov 2026 - 21:03 WIB