JATIM – Gerakan Pemuda Madura (GAPURA) Indonesia menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran ke Rutan Kelas IIB Sampang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap penanganan kasus pemukulan dengan Putusan Nomor 171/Pid.B/2026/PN Spg yang dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan.
Ketua GAPURA, Abd. Razak, menilai ada keanehan dalam putusan tersebut. Terdakwa dinyatakan bersalah dan seharusnya dilakukan penahanan, namun fakta di lapangan terdakwa justru dibiarkan bebas berkeliaran.
“Kami mendapat informasi dan kajian bahwa dalam putusan itu terdakwa harusnya ditahan. Tapi kenapa sampai hari ini tidak ditahan dan dibiarkan? Ini yang menjadi pertanyaan besar kami. Ada apa dengan Kejari Sampang?” tegas Korlap Aksi Nabil, Minggu (16/11/2026).
Menurut GAPURA, Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan tersebut. Jika putusan tidak dilaksanakan, maka wibawa pengadilan dan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum akan runtuh di mata publik.
“Ini bukan soal pemukulan biasa, ini soal kepastian hukum. Jika putusan pengadilan saja tidak ditaati oleh Jaksa sendiri, bagaimana masyarakat mau percaya pada hukum? Kami menduga ada permainan atau pembiaran yang disengaja,” tambahnya.
GAPURA menilai ada dugaan kuat praktik suap yang melatarbelakangi mandeknya eksekusi tersebut, serta lemahnya pengawasan dari pimpinan pengadilan.
GAPURA juga menyoroti dugaan eksekusi yang manipulatif. Terpidana disebut seolah-olah sudah dieksekusi, namun setelah sampai di Rutan Sampang, terpidana justru dipulangkan kembali secara sembunyi-sembunyi.
Karena itu, aksi akan dipusatkan ke Rutan Sampang sebagai tempat eksekusi yang diduga dipermainkan, dan ke Kejati Jatim sebagai atasan yang diminta turun tangan mengevaluasi dan menindak Kejari Sampang.
5 TUNTUTAN GAPURA:
1. Mendesak Kejati Jatim untuk segera memberikan sanksi kepada JPU yang telah dengan nyata-nyata melakukan penipuan berencana yang seolah-olah telah melakukan eksekusi, padahal setelah sampai di Rutan Sampang terpidana dipulangkan kembali secara sembunyi-sembunyi.
2. Meminta segera laksanakan eksekusi kembali perintah Pengadilan Negeri Sampang dan juga perintah Pengadilan Tinggi Jatim tanpa ada manipulatif dan konspirasi terhadap eksekusinya.
3. Mendesak Kajati Jatim untuk mengevaluasi kinerja Kejari Sampang.
4. Meminta Aswas Kejati untuk memeriksa JPU yang melakukan penuntutan di luar kewajaran, di mana kasus yang tuntutan maksimalnya 2,6 tahun dituntut dengan tuntutan 4 bulan, padahal dari pihak pelapor tidak pernah ada kesepakatan damai, dan kami sangat menduga kuat adanya praktik suap dalam penuntutan tersebut.
5. Meminta Kajati Jatim untuk mencopot Kajari dan Kasipidum Sampang yang telah dengan sengaja mempermainkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 20 Oktober yang tidak dijalankan, dan ditambah perintah penahanan dari Pengadilan Tinggi tanggal 26 Oktober yang juga diabaikan dan sengaja dipermainkan oleh Kasipidum.
Penulis : Shb
Editor : Red






