SURABAYA – Komunitas Cinta Bangsa (KCB) kembali turun ke jalan. Kali ini, mereka membagikan selebaran kepada pengendara di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis (15/5).
Sambil mengenakan topeng dan membawa pesan soal dugaan gratifikasi dalam penerbitan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) di BPTD Kelas II Jatim.
Desak KPK Segera Turun Tangan
Koordinator aksi, Holik Ferdiansyah, menjelaskan bahwa tujuan aksi ini adalah agar publik mengetahui adanya dugaan manipulasi dalam proses penerbitan SRUT. Ia mendorong aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan KPK, segera turun tangan.
“Warna Oranye ini menandakan kostum KPK, kemudian ada warna Pink ini menandakan dari Kejaksaan. Saya berharap dua lembaga hukum ini segera menangkap dan memeriksa orang-orang yang terduga terlibat dalam manipulasi SRUT di BPTD ini,” tegas Holik.
Holik juga membeberkan bahwa pada 19 November 2024, CV Sidomulyo Barokah Abadi mengajukan permohonan pemeriksaan fisik kendaraan jenis pickup sebanyak 22 unit.
Semua kendaraan dinyatakan lolos administrasi dan teknis. Namun, pada 23 Desember 2024, dua kendaraan yang juga dinyatakan lulus ternyata memiliki nomor rangka dan foto yang tertukar.
Pengujian Tidak Dilakukan Karoseri
Ironisnya, pengujian kendaraan tersebut tidak dilakukan di Karoseri, melainkan di Unit Pengujian UPUBKB yang disebut-sebut disiapkan oleh Kepala UPT Trenggalek, Endrawan. Padahal, sesuai peraturan, pengujian tipe kendaraan harus dilakukan di Karoseri atau BPTD yang telah ditunjuk Kemenhub.
Lebih lanjut, Holik menyebut bahwa CV Sidomulyo Barokah Abadi tidak memiliki aktivitas produksi atau perakitan, sesuai pantauan KCB dan keterangan RT setempat. Namun, pengurusan SRUT tetap berjalan.
Setelah kasus ini mencuat ke publik, BPTD Kelas II Jatim membentuk tim baru untuk pemeriksaan fisik kendaraan. Langkah itu dinilai sebagai upaya pengalihan isu agar dugaan pelanggaran sebelumnya tak diselidiki lebih lanjut.
Video Klarifikasi Diduga Dikondisikan
KCB juga menyoroti beredarnya video klarifikasi dari beberapa pihak karoseri yang diduga dikondisikan secara seragam oleh Kepala BPTD Muiz Thohir dan Kasi Sarana Fuad Nur Alam.
Menurut KCB, nama-nama yang patut diperiksa dalam kasus ini adalah:
Muiz Thohir (Kepala BPTD Kelas II Jatim)
Fuad Nur Alam (Kasi Sarana).
M. Irfandy (Koordinator Tim Penguji).
Sunardi (Direktur CV Sidomulyo Barokah Abadi).
Endrawan (Ka UPT Dishub Trenggalek).
“Agar persoalan ini tidak terulang dan tak ada lagi masyarakat yang dirugikan, KCB meminta agar Kemenhub mencopot pejabat terkait, serta membekukan izin usaha CV Sidomulyo Barokah Abadi,” pungkas Holik Ferdiansyah.
