ZERO.CO.ID, SUMENEP – Di tengah gencarnya klaim pemerataan pembangunan yang digaungkan Pemerintah Kabupaten Sumenep, kondisi kontras justru terjadi di Desa Banbaru, Pulau Giliraja. Warga setempat kembali melakukan perbaikan jalan secara swadaya menggunakan alat dan material seadanya akibat kerusakan yang telah berlangsung lama tanpa penanganan memadai dari pihak terkait.
Jalan desa yang menjadi akses vital bagi mobilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan itu kini berubah menjadi simbol ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan. Saat musim hujan, jalan dipenuhi lumpur yang menyulitkan akses, sementara di musim kemarau debu tebal mengganggu aktivitas warga sehari-hari.
Aliansi Mahasiswa Giliraja menilai kondisi tersebut bukan sekadar bentuk gotong royong masyarakat, melainkan gambaran nyata lambatnya respons pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga di wilayah kepulauan.
Bidang Intelektual Aliansi Mahasiswa Giliraja, Zainul M, menyampaikan kritik terhadap arah prioritas pembangunan daerah.
“Ini bukan sekadar soal gotong royong warga, tetapi tentang hak dasar yang seharusnya dipenuhi negara. Ketika masyarakat harus iuran sendiri untuk memperbaiki jalan, sementara di sisi lain proyek-proyek lain yang bersifat seremonial terus berjalan, maka ada persoalan serius dalam arah kebijakan pembangunan,” ujarnya, Minggu (19/04/26).
Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Giliraja, Ilham Fikri Andri, menilai aksi swadaya warga merupakan sinyal menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Warga tidak lagi bisa menunggu janji. Mereka terpaksa bergerak sendiri karena akses dasar mereka diabaikan. Ini adalah pesan kuat bahwa ada ketimpangan perhatian antara daratan dan kepulauan,” tegasnya, Minggu (19/04/26).
Aliansi Mahasiswa Giliraja juga menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan atau daratan, melainkan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata, termasuk daerah kepulauan yang selama ini kerap tertinggal dalam hal infrastruktur dasar.
“Kami tidak menuntut sesuatu yang berlebihan, hanya akses jalan yang layak dan perhatian yang setara,” tambahnya.
Kondisi di Desa Banbaru ini kembali menjadi sorotan sebagai potret nyata masih adanya kesenjangan pembangunan. Di tengah berbagai program dan slogan pemerataan, warga justru masih harus mengambil peran utama dalam memperbaiki fasilitas dasar yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
