ZERO. CO. ID, PAMEKASAN – Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Ali Masykur, S.H., mengingatkan kalangan mahasiswa agar tidak sembarangan dalam menyampaikan kritik maupun aspirasi terhadap pemerintah. Menurutnya, setiap kritik harus dibangun berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar asumsi atau informasi yang belum terverifikasi.
Pesan tersebut disampaikan Ali Masykur saat menerima mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), UIN Madura dalam kegiatan Perkuliahan Luar Kelas (PLK) mata kuliah Ilmu Politik di Aula Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “DPRD dan Mahasiswa Menghadapi Post Truth: Membangun Budaya Politik Kritis, Partisipatif, dan Berbasis Data” tersebut menjadi ruang dialog antara lembaga legislatif dan kalangan akademisi dalam memahami dinamika politik serta praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Ali Masykur menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan (agent of change) sekaligus kontrol sosial (agent of social control). Karena itu, mahasiswa harus mampu menjalankan peran intelektualnya dengan memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat dan pemerintahan.
“Mahasiswa tidak boleh asal bunyi (asbun). Kalau ingin menyampaikan kritik, harus berbasis data,” tegasnya.
Ia juga menyebut mahasiswa UIN Madura sebagai komunitas yang memiliki karakter agamis sekaligus intelektual. Potensi tersebut, menurutnya, perlu terus dikembangkan agar mahasiswa mampu mengambil peran di berbagai sektor, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ali Masykur menambahkan, penyampaian aspirasi tidak harus selalu dilakukan melalui demonstrasi. Mahasiswa dapat mengedepankan pendekatan dialogis dengan argumentasi yang kuat dan didukung data. Apabila terdapat persoalan yang perlu diperjuangkan, aksi damai juga tetap menjadi ruang penyampaian aspirasi selama dilakukan dengan mengutamakan etika dan substansi persoalan.
Menurutnya, di tengah fenomena post truth, mahasiswa harus memiliki kemampuan memilah informasi dan membedakan fakta dari opini. Dengan demikian, kritik yang disampaikan tidak justru memperkeruh persoalan akibat penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Khoirul Umam, S.H., anggota DPRD Mohammad Sahur, S.H., M.Sos., Kepala Program Studi PAI UIN Madura Abd. Mannan, M.Pd., serta dosen pengampu mata kuliah Ilmu Politik Prof. Dr. H. Zainuddin Syarif, M.Ag.
Kepala Prodi PAI UIN Madura, Abd. Mannan, M.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan PLK menjadi momentum penting untuk menghubungkan teori yang dipelajari mahasiswa di ruang perkuliahan dengan praktik politik secara langsung bersama para praktisi, khususnya di lingkungan DPRD Kabupaten Pamekasan.
Menurutnya, mahasiswa perlu memahami bagaimana proses politik berlangsung, termasuk mekanisme perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Ia berharap pengalaman selama kegiatan tersebut dapat menginspirasi mahasiswa untuk lebih kritis dalam melihat berbagai persoalan kebijakan publik. Bahkan, hasil pembelajaran itu diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan kajian akademik maupun topik penelitian skripsi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan Pendidikan Agama Islam.
Sementara itu, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Politik, Prof. Dr. H. Zainuddin Syarif, M.Ag., menegaskan bahwa mahasiswa sebagai kelompok intelektual tidak cukup hanya menguasai teori. Mereka juga perlu mendapatkan pengalaman praktis dengan belajar langsung kepada para praktisi yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Ia menilai pembelajaran di luar kelas menjadi salah satu cara memperluas wawasan mahasiswa dalam memahami realitas politik dan dinamika pemerintahan.
Zainuddin juga berharap hubungan akademik antara UIN Madura dan DPRD Kabupaten Pamekasan dapat terus terjalin. Setelah mahasiswa berkesempatan mengunjungi DPRD untuk belajar, ke depan pihak DPRD diharapkan dapat berkunjung ke kampus UIN Madura untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD dan kalangan akademisi diharapkan dapat membangun ruang komunikasi yang lebih terbuka. Mahasiswa pun diharapkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab dengan mengedepankan nalar kritis, argumentasi, serta data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis : Mat Juhri
Editor : Abd Ghafur
