SUMENEP –Suasana Desa Sogian, Kecamatan Ambunten, kembali memanas. Dugaan penyimpangan anggaran bantuan yang menyeret nama salah satu aparatur desa memunculkan kegaduhan di kalangan warga, Senin (26/5).
Kepala Desa Sogian, H. Arifin, akhirnya buka suara dan menepis semua tuduhan, yang dianggapnya tidak menggambarkan fakta di lapangan.
Arifin menyebut, seluruh proses pencairan bantuan telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Ia bahkan meluruskan pemberitaan yang menyebut dana tersebut disalurkan melalui BPRS Bhakti Sumekar.
“Yang harus dikoreksi, bahwa bantuan tersebut, Mas, pencairannya tidak melalui BPRS seperti info yang beredar di bawah. Akan tetapi melalui Bank Jatim,” tegasnya kepada media.
Kades yang akrab disapa Arifin itu juga menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan musyawarah sebelum bantuan disalurkan ke warga.
Menurutnya, karena bentuk bantuan berupa barang—seperti kompor dan blender—maka pihak desa terlebih dahulu menawarkan pilihan kepada penerima. “Ada kompor, blender, dan lain-lain. Jadi kami sudah tawarkan itu di awal sebelum distribusi,” katanya.
Tak hanya itu, Arifin juga membantah tegas isu pemotongan oleh aparat desa. “Jadi soal narasi yang berkembang, soal salah satu perangkat di sini yang melakukan pemotongan atau apapun yang berbau pelanggaran, itu tidak benar,” tandasnya.
Namun pernyataan tersebut justru berseberangan dengan pengakuan salah satu warga penerima bantuan. Warga berinisial G mempertanyakan mengapa bantuan yang sudah diterimanya tiba-tiba diminta kembali oleh oknum. “Saya dapat bantuan, Mas. Tapi kok diminta lagi ya?” ungkap G dengan nada heran.
Cerita serupa datang dari A, warga lain yang juga tercatat sebagai penerima bantuan. Tidak seperti G yang masih mencoba menyimpan kecewa, A justru tak bisa menyembunyikan amarahnya. Nada suaranya meninggi saat menceritakan ulang kejadian yang ia alami.
“Iya, Mas. Bantuan itu langsung diminta oleh oknum perangkat desa setelah serah terima. Nggak masuk akal!” serunya.
Sampai berita ini ditulis, pihak Bank Jatim belum memberikan keterangan resmi terkait jalur penyaluran bantuan dari desa tersebut.
