SUMENEP – Situasi politik di Sumenep makin memanas usai pernyataan Menteri PUPR Maruarar Sirait soal dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp109 miliar.
Bukannya introspeksi, justru Kepala Desa Miskun Legiono balik menekan sang Menteri agar memberi klarifikasi.
Langkah itu langsung memicu reaksi publik, Aktivis hukum dan sosial, Sulaisi Abdurrazaq, angkat bicara. Sulaisi, Sapaan akrabnya, menilai manuver Miskun sebagai pengalihan isu.
“Saya melihat Miskun Legiono itu Kades yang kerap hadir di agenda reses Said Abdullah. Manuvernya patut dicurigai sebagai bentuk pengalihan isu besar lainnya: Dana Desa,” tegas Sulaisi, Jumat (23/5).
Sulaisi mengingatkan bahwa dugaan korupsi BSPS bisa jadi hanya permukaan dari kebobrokan sistem. Ia menyerukan kepada Kejaksaan Agung RI untuk membuka seluruh data realisasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep.
“Kalau BSPS bisa disunat, saya yakin dana desa lebih parah. Sudah lama kami dengar soal proyek fiktif, mark up barang, hingga pembangunan fisik yang asal-asalan,” bebernya.
Lebih lanjut, Sulaisi menyebut sikap Miskun yang justru menggugat Menteri adalah indikasi adanya jaringan perlindungan antarpelaku.
“Kami curiga ini bentuk solidaritas untuk saling lindungi. Apalagi, sejumlah saksi diminta diam saat diperiksa Kejati. Ini bukan tindakan biasa, ini skenario besar,” ucap Sulaisi.
Ia menyebut rakyat bukan sedang melawan kepala desa, tetapi sedang melawan sistem yang korup dan tertutup. “Kalau Kades minta klarifikasi ke Menteri, rakyat juga berhak menuntut kejujuran dari seluruh Kades di Sumenep,” tegasnya.
Menurut Sulaisi, skandal BSPS hanyalah pintu masuk untuk mengungkap kebusukan pengelolaan dana desa.
“Desa seharusnya jadi benteng demokrasi, bukan jadi tempat persembunyian para elit. Sumenep harus bersih-bersih. Kalau kita diam, kita ikut bersalah,” pungkasnya.
