JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Muda Tembakau Madura (APTMA) mendesak adanya regulasi yang lebih berpihak pada industri rokok lokal.
Desakan itu disampaikan langsung saat audiensi terbuka bersama Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI pada Kamis, 14 Mei 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, APTMA diterima oleh dua anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, yakni Ahmad Riski Sadig dan Andi Yuliani Paris.
Ketua APTMA, Holili, menegaskan bahwa para pelaku industri rokok lokal Madura kini menghadapi tantangan berat, khususnya terkait tarif cukai yang dinilai tidak berpihak kepada produsen kecil.
“Produksi rokok yang besar justru masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Holili.
Ia menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap rokok ilegal, termasuk razia jalanan hingga sweeping ke rumah-rumah, memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan usaha rokok lokal.
Akibatnya, industri rokok Madura terpinggirkan dan tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar, meskipun Madura dikenal sebagai salah satu penghasil tembakau terbaik di Indonesia.
Menurut Holili, industri ini seharusnya mendapat perlindungan dan dukungan karena mampu membuka lapangan kerja, mengurangi angka kriminalitas, dan mendongkrak ekonomi lokal.
“Jadi dalam posisi itu produk rokok lokal Madura justru tidak dapat berkembang, di satu sisi produksi rokok lokal dapat mendongkrak perekonomian, di sisi yang lain tarif cukai yang tinggi juga menghambat produksi,” imbuhnya.
APTMA pun mengusulkan tiga solusi konkret:
1. Klasifikasi ulang Sigaret Kretek Mesin (SKM) menjadi tiga level agar produsen kecil bisa memenuhi kewajiban legal secara bertahap.
2. Menetapkan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfokus pada industri tembakau.
3. Memberikan toleransi fiskal bagi produsen rokok lokal Madura dengan hanya membebankan pajak, bukan cukai, sebagai bentuk afirmasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ahmad Riski Sadig menyatakan dukungannya terhadap perjuangan APTMA.
“PAN tentu siap mengawal isu ini. Tapi ini membutuhkan dukungan bersama dari fraksi-fraksi, tokoh, dan masyarakat yang diwakili teman-teman,” ujar Riski.
Ia juga mengakui bahwa industri rokok lokal Madura perlu perlindungan khusus karena saat ini masih kesulitan memenuhi beban tarif cukai.
Namun, perubahan kebijakan tidak bisa dilakukan secara instan karena melibatkan kewenangan eksekutif.
