Zero.co.id, Sumenep — Suara penolakan terhadap wacana penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional kembali menggema. Kali ini datang dari kalangan mahasiswa Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA Madura) yang tergabung dalam Komunitas Pradilan Semu JUSTFORCE.
Dalam pernyataan sikap yang dirilis Senin (10/11/2025), Ketua Komunitas JUSTFORCE UNIBA Madura, Mohammad Ferdi Dwi Hidayat, dengan tegas menolak usulan pemberian gelar tersebut. Ia menilai langkah itu tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan memori sejarah bangsa.
“Soeharto memang punya peran di awal pembangunan nasional, tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap pelanggaran HAM, korupsi, dan otoritarianisme yang terjadi di masa Orde Baru. Memberinya gelar pahlawan nasional sama saja menafikan penderitaan rakyat,” tegas Ferdi dalam keterangannya.
Ferdi menjelaskan, komunitasnya yang fokus pada pendidikan hukum dan simulasi peradilan menilai pengusulan itu berpotensi mengaburkan nilai-nilai keadilan sejarah dan moral bangsa.
“Bangsa ini tidak boleh kehilangan memori kolektifnya. Gelar Pahlawan Nasional harus diberikan kepada sosok yang benar-benar bersih dari catatan pelanggaran kemanusiaan dan demokrasi,” lanjutnya.
Sebagai bentuk respons intelektual, Komunitas JUSTFORCE UNIBA Madura berencana menggelar diskusi publik bertajuk “Menimbang Keadilan dalam Pemberian Gelar Pahlawan Nasional”. Agenda tersebut akan menjadi ruang refleksi kritis bagi mahasiswa dan masyarakat dalam melihat kembali narasi sejarah Indonesia.
Penolakan dari kalangan mahasiswa ini menambah panjang daftar suara kritis terhadap wacana penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Sebelumnya, sejumlah akademisi dan aktivis HAM juga menilai bahwa langkah tersebut berpotensi mencederai semangat reformasi, yang justru lahir dari perlawanan terhadap praktik kekuasaan otoriter di masa Orde Baru.
“Kita harus belajar dari sejarah, bukan memutihkan yang kelam,” tutup Ferdi.
