Dana Hibah Hampir Rp2 Miliar di Desa Basoka Disorot, Kades Angkat Bicara

- Reporter

Minggu, 18 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kades Basoka dalam klarifikasinya menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan realiasasi sesuai prosedur yang ada.

Kades Basoka dalam klarifikasinya menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan realiasasi sesuai prosedur yang ada.

SUMENEP – Penyaluran dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 untuk Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, diduga melanggar prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut praktisi hukum dan advokat Peradi, Zubairi, mencantumkan dua proyek dengan titik dan nilai yang sama bertentangan langsung dengan prinsip ini.

Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

“Ini menimbulkan kesan adanya pengulangan anggaran untuk tujuan yang sama. Jika benar, maka itu bukan hanya cacat administrasi, tapi juga bisa berujung pada penyalahgunaan anggaran,” ujar Zubairi.

Di sisi lain, Kepala Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, Suhdi akhirnya angkat bicara terkait polemik penyaluran dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024 yang belakangan ramai diperbincangkan.

Saat dikonfirmasi oleh TimesIN.ID, Suhdi menegaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan proses realisasi hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami di desa Basoka sudah menjalankan tahapan realisasi hibah tahun ini sesuai regulasi yang ada,” ujarnya singkat, Jumat (16/5).

Namun saat didalami lebih lanjut mengenai asal-usul hibah, bentuk kegiatan, hingga mekanisme pengawasan, Suhdi akhirnya memberikan penjelasan lebih rinci.

“Desa kami bukan hanya menerima hibah di bawah 2 miliar, tapi lebih dari 2 miliar. Itu terdiri dari empat bentuk kegiatan: TPT, pagar makam, TPT lagi, dan jembatan,” jelas Suhdi.

Diketahui, dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun ini disalurkan langsung ke sejumlah desa melalui dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Skemanya menggunakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BK), menggantikan mekanisme Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang digunakan sebelumnya. Penyaluran hibah tersebut disebut berdasarkan aspirasi anggota DPRD Jatim.

Berita Terkait

‎Keamanan Payudan Daleman Dipertanyakan, Tiga Kasus Kehilangan Belum Redakan Keresahan Warga ‎
Diduga Ada Konspirasi Penanganan Kasus Pemukulan, GAPURA Akan Geruduk Rutan Sampang Kelas IIB dan Kejati Jatim
Belum Ada Kepastian Hukum Kasus 917 Bal Marbol, Massa Kepung Bea Cukai Madura
H. Bulla Cs Diamankan Polres Pamekasan Soal Kasus Pengancaman dan Perusakan
Gugatan Dugaan PMH Noviani Bergulir di PN Pamekasan, Ketidakhadiran BNI dalam Dua Sidang Jadi Sorotan
KPK Periksa Kepala Kantah Sumenep, Dalami Dugaan Penyerahan Uang kepada Tersangka Kasus ATR/BPN
Crane Proyek Hotel di Mega Kuningan Ambruk, Satu Pekerja Tewas
Klinik DRZ Aesthetic Disorot, FP3 Datangi Dinkes Pamekasan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:36 WIB

‎Keamanan Payudan Daleman Dipertanyakan, Tiga Kasus Kehilangan Belum Redakan Keresahan Warga ‎

Rabu, 18 November 2026 - 14:52 WIB

Diduga Ada Konspirasi Penanganan Kasus Pemukulan, GAPURA Akan Geruduk Rutan Sampang Kelas IIB dan Kejati Jatim

Rabu, 18 November 2026 - 12:19 WIB

Belum Ada Kepastian Hukum Kasus 917 Bal Marbol, Massa Kepung Bea Cukai Madura

Rabu, 18 November 2026 - 11:58 WIB

H. Bulla Cs Diamankan Polres Pamekasan Soal Kasus Pengancaman dan Perusakan

Selasa, 17 November 2026 - 15:36 WIB

Gugatan Dugaan PMH Noviani Bergulir di PN Pamekasan, Ketidakhadiran BNI dalam Dua Sidang Jadi Sorotan

Berita Terbaru