ZERO.CO.ID, PAMEKASAN – Polemik dugaan pelelangan aset milik nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pamekasan kini memasuki ranah hukum. Seorang nasabah bernama Noviani menggugat dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) terkait aset berupa tanah dan bangunan yang disebut-sebut telah dilelang, meski persoalan tunggakan pinjaman masih menjadi bagian dari perkara yang dipersoalkan.
Perkara tersebut kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan. Sidang kedua yang digelar hari ini kembali menyisakan kekecewaan bagi pihak penggugat. Pasalnya, pihak Bank BNI Cabang Pamekasan selaku Turut Tergugat I kembali tidak hadir dalam persidangan.
Ketidakhadiran tersebut bukan kali pertama. Pada sidang perdana sebelumnya, pihak BNI juga tercatat tidak hadir. Dengan demikian, dalam dua agenda persidangan berturut-turut, pihak bank yang menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut belum terlihat menghadiri persidangan.
Dalam perkara ini, Noviani berkedudukan sebagai penggugat sekaligus pemilik tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa. Sementara Taufikurrahman ditetapkan sebagai tergugat dalam kapasitasnya sebagai pihak peminjam sertifikat tanah.
Adapun pihak yang turut digugat terdiri dari Bank BNI Cabang Pamekasan sebagai Turut Tergugat I, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai Turut Tergugat II, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pamekasan sebagai Turut Tergugat III.
Persoalan ini menjadi sorotan karena menyangkut aset milik seseorang yang disebut dijadikan jaminan melalui proses peminjaman sertifikat tanah. Belakangan, aset tersebut diduga telah masuk dalam proses pelelangan, sehingga memunculkan keberatan dari pihak pemilik aset.
Pihak penggugat mengaku kecewa atas ketidakhadiran BNI dalam dua kali persidangan. Sebab, kehadiran seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara dinilai penting untuk memberikan penjelasan dan membuka secara terang duduk persoalan yang kini diperiksa pengadilan.
“Kami sangat kecewa atas ketidak hadiran pihak Bank BNI dalam sidang ini” Kata Safii selaku Kuasa Hukum Penggugat pasca keluar dari ruang sidang.
DUA KALI TAK HADIR, DI MANA TANGGUNG JAWAB PENJELASAN?
Ketidakhadiran pihak bank dalam dua agenda persidangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana proses pelelangan aset yang menjadi pokok sengketa berlangsung dan apa dasar hukum yang digunakan dalam proses tersebut.
Apakah seluruh tahapan pelelangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan? Bagaimana kedudukan pemilik tanah dan bangunan dalam proses penjaminan sertifikat? Serta apakah seluruh prosedur yang berkaitan dengan objek sengketa telah dijalankan sebagaimana mestinya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi bagian dari persoalan yang harus diuji melalui proses persidangan.
Penting ditegaskan, gugatan ini masih dalam proses pemeriksaan di PN Pamekasan. Belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pihak tertentu terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
Publik kini menanti kejelasan perkara tersebut. Sebab, sengketa ini bukan sekadar persoalan tunggakan pinjaman, melainkan juga menyangkut kepastian hukum atas kepemilikan aset dan transparansi proses pelelangan.
Jangan sampai hak pemilik aset hanya menjadi persoalan administratif yang berlarut-larut tanpa penjelasan yang terang. Seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara ini diharapkan memberikan keterangan secara terbuka di hadapan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Bank BNI Cabang Pamekasan mengenai alasan ketidakhadiran dalam dua persidangan tersebut maupun tanggapan atas gugatan yang diajukan Noviani melalui kuasa hukumnya.






