ZERO.CO.ID, SUMENEP – Satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep kini berada di bawah sorotan tajam. Alih-alih fokus pada pemulihan ekonomi riil dan infrastruktur kepulauan yang compang-camping, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep justru dinilai lebih asyik “berpesta” lewat puluhan agenda festival yang menguras APBD hingga miliaran rupiah.
Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, daftar belanja daerah tahun anggaran 2026 dipenuhi oleh puluhan paket “Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara”. Nilainya fantastis, mulai dari Rp200 juta untuk satu malam Festival Musik Tong Tong, hingga Rp40 juta hanya untuk peluncuran (launching) sebuah logo.
Aktivis Dear Jatim Alfi Rizky Ubbadi menilai nurani dalam penyusunan anggaran ini. Di saat klaim penurunan angka kemiskinan 0,76% terus didengungkan sebagai prestasi di media massa, realitas di lapangan justru menunjukkan jeritan warga akibat harga kebutuhan pokok yang meroket dan akses kesehatan yang masih diskriminatif.
“Ini adalah paradoks anggaran. Bagaimana mungkin pemerintah begitu murah hati menggelontorkan Rp200 juta untuk Madura Culture Festival, tapi terlihat pelit saat bicara tentang rumah layak huni (RTLH) yang jumlahnya masih ribuan di pelosok?” ujar pengamat kebijakan lokal.
Alfi juga mengkritik tajam juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan, terutama di wilayah kepulauan yang masih jauh dari kata layak. Janji-janji kampanye tentang pemerataan pembangunan seolah tertutup oleh gemerlap lampu panggung festival.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan dalam rilis ini antara lain:
1. Manipulasi Statistik: Angka pengangguran rendah (TPT 1,64%) diduga hanya “polesan” karena menghitung pekerja serabutan tanpa jaminan hidup sebagai orang yang bekerja.
2. Politisasi Guru Ngaji: Anggaran Rp1,47 miliar untuk 1.225 guru ngaji dinilai hanya sebagai “pemanis politik” (uang saku bulanan), yang nilainya jomplang jika dibandingkan total biaya puluhan festival seremonial.
3. UHC Lip Service: Program kesehatan gratis lewat KTP seringkali mentok pada antrean panjang dan kelangkaan obat di puskesmas-puskesmas terpencil.
Anggaran ‘Dipecah’ untuk Hindari Tender?
Alfi juga mengungkap pola pengadaan yang mencurigakan. Banyak paket kegiatan festival yang nilainya dipatok di bawah ambang batas tender (Penunjukan Langsung). Hal ini memicu kecurigaan adanya upaya “bagi-bagi kue” proyek kepada lingkaran tertentu, tanpa proses kompetisi yang transparan.
“Rakyat Sumenep butuh jalan yang mulus, sekolah yang tidak roboh, dan harga pangan yang terjangkau. Mereka tidak kenyang hanya dengan menonton festival musik atau melihat seremoni peluncuran logo yang harganya puluhan juta,” pungkas rilis tersebut.
Satu tahun berlalu, Sumenep dianggap masih “jalan di tempat”. Prestasi yang dipajang di dinding kantor bupati dianggap hanyalah kertas tanpa makna jika perut rakyat masih keroncongan dan rumah mereka masih bocor saat hujan tiba.
