Zero.co.id, Pamekasan — Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Madura kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menyoroti kinerja Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan, Selasa (17/3/2026).
Dalam aksi yang digelar di sejumlah titik strategis kota, massa mahasiswa menilai Satgas MBG gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program yang menyasar siswa tersebut.
Aksi tersebut juga secara langsung ditujukan kepada Ketua Satgas MBG yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan. Massa menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG yang dinilai bermasalah di lapangan.
Ketua Komisariat PMII UIN Madura, Arisandi, menyatakan bahwa pengawasan program MBG seharusnya dilakukan secara ketat agar tepat sasaran dan menjamin keamanan konsumsi bagi para siswa.
“Jika jatah MBG tidak dimakan oleh anak-anak, maka itu bertentangan dengan tujuan utama program. MBG jelas bertujuan menciptakan generasi yang sehat dan produktif,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai persoalan yang muncul—mulai dari dugaan keracunan, menu yang tidak layak konsumsi, hingga kurangnya transparansi—menjadi indikasi lemahnya pengawasan Satgas di lapangan.
Selain itu, PMII UIN Madura juga menyoroti kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang harus dimiliki oleh dapur penyedia makanan. Mereka menilai Satgas belum tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 117 dapur MBG di Pamekasan, hanya 97 dapur yang dinyatakan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Kondisi ini dinilai menunjukkan belum optimalnya pengawasan.
“Kalau Satgas tidak serius menjalankan tugasnya, kami patut mempertanyakan independensinya,” tegas Arisandi.
Mahasiswa juga membeberkan sejumlah kasus yang diduga berkaitan dengan program MBG. Di antaranya dugaan keracunan siswa di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan pada 9 September 2025, serta kasus serupa di SDN Toronan 1 pada 15 Oktober 2025.
Keluhan lain datang dari wali murid di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, yang mengembalikan menu MBG karena dinilai tidak layak pada 26 Februari 2026. Protes juga muncul terkait menu rapel dari SPPG Sewindu Barurambat Kota yang diterima siswa SDN Kowel III pada 23 Februari 2026.
Selain itu, wali murid SDN Bajang 2, Kecamatan Pakong, mengeluhkan menu dari dapur SPPG Pratama Pakong Yayasan Fatimah Maju Bersama yang berbau kurang sedap dan diduga tidak layak konsumsi pada 24 Februari 2026.
Arisandi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik dan tidak merugikan siswa.
“Apapun risikonya, kami tidak akan mundur. Kami bergerak untuk kepentingan masyarakat dan keselamatan siswa,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Satgas MBG Kabupaten Pamekasan, H. Sukriyanto, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan oleh mahasiswa.
“Tim Satgas MBG memastikan bahwa berbagai persoalan tidak akan diabaikan. Silakan sampaikan kepada kami jika ada temuan,” ujarnya.
PMII UIN Madura menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program MBG di Pamekasan hingga terdapat perbaikan nyata dari pihak terkait.
Penulis : Mat Juhri
Editor : Zainolllah Assyarif
