Zero.co.id, Sumenep – Alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2025 untuk sejumlah desa di Kabupaten Sumenep kembali menuai sorotan tajam. Anggaran bernilai fantastis bahkan mencapai ratusan juta rupiah yang diperuntukkan bagi kegiatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, dan sosialisasi dinilai janggal serta tidak sebanding dengan substansi kegiatan di tingkat desa.
Berdasarkan data yang dihimpun Zero.co.id, beberapa desa tercatat menerima anggaran antara Rp100 juta hingga Rp200 juta hanya untuk kegiatan sosialisasi dan wawasan kebangsaan. Seluruh program tersebut berada di bawah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sumenep.
Keanehan anggaran ini diperkuat oleh pengakuan salah satu aparatur desa yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mengungkap adanya dugaan praktik penarikan ijon atau fee sebesar 25 persen dari total nilai anggaran program.
“Dari awal sudah ada pembicaraan soal fee. Nilainya sekitar 25 persen dari anggaran. Uangnya memang masuk utuh ke rekening desa, tapi ada yang bayar dulu sebelum cair, ada juga yang bayar setelah uang diambil dari rekening desa,” ungkap sumber tersebut kepada Zero.co.id, Senin (02/02/2026).
Menurutnya, pola tersebut sudah menjadi “permainan” yang sulit dihindari. Ia pun mempertanyakan rasionalitas anggaran kegiatan yang dinilai hanya bersifat seremonial.
“Masa cuma seminar, anggarannya bisa sampai ratusan juta rupiah?” tegasnya.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Bakesbangpol Sumenep, Achmad Dzulkarnain, membantah keras adanya praktik pemotongan atau fee anggaran. Saat dikonfirmasi wartawan, ia justru menantang pihak yang menuding untuk melapor.
“Laporkan saja kalau memang ada pemotongan, Mas,” ujarnya singkat.
Terkait besarnya anggaran dan realisasi program, Dzulkarnain menyatakan bahwa Bakesbangpol hanya bertindak sebagai pengusul berdasarkan proposal yang diajukan oleh pemerintah desa.
“Soal anggaran itu ranah BPKAD. Kami hanya mengusulkan apa yang diusulkan desa kepada kami,” jelasnya.
Namun pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan. Jika seluruh usulan berasal dari desa, mengapa hampir semua program memiliki pola kegiatan yang seragam dengan nilai anggaran relatif besar? Publik pun mempertanyakan apakah benar kebutuhan desa sedemikian identik, atau justru ada skema anggaran yang diseragamkan dari atas.
Kecurigaan semakin menguat lantaran minimnya transparansi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Tidak banyak informasi terbuka mengenai indikator kinerja, rincian belanja, hingga dampak nyata kegiatan terhadap masyarakat desa.
Sejumlah aktivis di Sumenep menilai alokasi anggaran sosialisasi bernilai ratusan juta rupiah sangat tidak masuk akal, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Mereka menyoroti pelaksanaan enam kegiatan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik revitalisasi pemuda serta civic culture yang digelar di Kecamatan Masalembu, dua kegiatan di salah satu desa di Kecamatan Dungkek, serta satu kegiatan di Kecamatan Pragaan.
Menurut mereka, kegiatan bersifat seremonial dengan anggaran besar tanpa pengawasan ketat sangat rawan disalahgunakan dan berpotensi melecehkan rasa keadilan publik.
“Kalau tidak disertai indikator kinerja yang jelas, laporan terbuka, dan pengawasan ketat, anggaran sebesar ini sangat rawan diselewengkan,” tegas salah satu aktivis.
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi masih berupaya mengkonfirmasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan penjelasan terkait mekanisme penganggaran dan pencairan dana tersebut.
Penulis : Imam
Editor : Andika
