ZERO.CO.ID, SUMENEP – Pernyataan Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ariek Indra Sentanu terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) mendapat sorotan setelah Aktivis Demokrasi dan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim) mengkritik klaim stok BBM aman di tengah keluhan antrean masyarakat di sejumlah SPBU.
Menanggapi kritik tersebut, Ariek mempersilakan media dan masyarakat melakukan pengecekan langsung ke SPBU untuk membuktikan kebenaran informasi yang disampaikannya.
“Tinggal dicek saja di SPBU, betul apa tidak yang saya sampaikan,” ujar Kombes Pol Ariek Indra Sentanu saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (29/10/2026).
Pernyataan itu menjadi tantangan terbuka bagi publik untuk melihat langsung kondisi distribusi dan ketersediaan BBM di lapangan. Sebab, di tengah klaim stok aman, keluhan mengenai antrean kendaraan dan BBM yang disebut kerap habis masih menjadi persoalan yang membutuhkan penjelasan terang.
Masyarakat tentu tidak cukup hanya menerima pernyataan bahwa stok BBM aman. Kepastian mengenai ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan penyebab antrean juga menjadi hal penting agar tidak menimbulkan keresahan di tengah kebutuhan masyarakat terhadap BBM.
Saat disinggung mengenai antrean dan keluhan stok BBM yang kerap habis di SPBU, pihak kepolisian menyebut penjelasan terkait persoalan tersebut telah disampaikan melalui Humas Polresta Sumenep dan jajaran kepolisian di tingkat kecamatan.
Selain persoalan ketersediaan BBM, dugaan keterlibatan atau perlindungan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap praktik mafia BBM turut menjadi sorotan.
Menanggapi hal tersebut, Ariek menegaskan bahwa masyarakat memiliki saluran pengaduan apabila menemukan dugaan pelanggaran. Ia juga menyatakan tidak akan menutup mata apabila anggotanya terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Tinggal lapor saja. Ada Kasat Reskrim, ada Propam, ada Itwasda, semua ada salurannya, silakan saja. Kalau anggota saya terbukti tinggal diproses. Kalau di luar anggota saya ditemukan melanggar, kita proses juga,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran, termasuk persoalan distribusi BBM, telah menjadi perhatian sejak awal bertugas di Sumenep.
“Bukan akan diatensikan. Dari awal dinas sudah banyak atensi saya, mulai dari di Humas saya, mulai dari kegiatan di kecamatan, sudah banyak atensi saya,” pungkasnya.
