Zero.co.id, Sumenep — Polemik Pemilihan Duta Kampus Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura terus bergulir. Sejumlah fakta baru kembali mencuat setelah beberapa mahasiswa membeberkan rangkaian kejadian di balik kisruh aturan denda yang sempat menjadi sorotan publik kampus.
Seorang mahasiswa yang meminta identitasnya dirahasiakan memaparkan bahwa aturan denda sebenarnya “lahir dari keputusan panitia dan hasil kesepakatan bersama para ketua tingkat (komting).”
Namun, masalah mulai muncul ketika mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2025 mengajukan keberatan atas aturan tersebut.
“Mereka tidak terima. Ada salah satu Maba yang cara bicaranya seperti praktisi senior, padahal ilmu hukumnya masih minim. Ketegasannya bahkan melebihi penyidik Polri,” sindir salah satu mahasiswa.” Minggu (23/11/25)
Menurut sumber tersebut, polemik semakin melebar setelah dilakukan rapat internal panitia dan pembina. Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan kepada pihak rektorat.
Hasilnya mengejutkan: Rektor UNIBA diklaim menyetujui lanjutnya aturan denda.
“Pembina menyampaikan bahwa rektor setuju denda tetap jalan. Jadi kami mengamankan arahan dari pimpinan,” jelas sumber itu.
Namun situasi berubah drastis setelah beredar video rektor yang isinya bertolak belakang dengan keputusan sebelumnya. Dalam video tersebut, rektor justru terkesan menyalahkan pihak panitia Duta Kampus.
Hal ini memicu gelombang kritik dari mahasiswa.
“Rektor plin-plan dan seperti lempar batu sembunyi tangan,” ucap mahasiswa lain yang merasa heran dengan perubahan sikap pimpinan kampus.
Meski berada dalam pusaran sorotan, panitia Duta Kampus mengambil langkah menenangkan situasi.
Demi menjaga kondusivitas, panitia mencabut aturan denda dan memastikan tidak ada satu rupiah pun yang dipungut.
Hingga saat ini, seluruh kegiatan Duta Kampus berjalan tanpa denda
Beberapa mahasiswa menilai keberatan yang diajukan sebagian peserta bukan semata karena aturan denda, tetapi karena ketidakpuasan atas nilai rendah yang diterima oleh salah satu peserta yang merupakan kader dari organisasi ekstra tertentu.
“Itu yang sebenarnya membuat mereka tidak terima,” ungkap sumber tersebut.
Demi menjaga stabilitas kegiatan, panitia Duta Kampus memilih mencabut aturan denda.
Hingga kini, tidak ada satupun denda yang dipungut dari peserta.
Sejumlah mahasiswa lain menyebut penolakan dari pihak tertentu bukan sekadar terkait denda, tetapi juga karena adanya ketidakpuasan setelah salah satu kader organisasi ekstra memperoleh nilai rendah.
Sumber tersebut memilih merahasiakan identitasnya bukan tanpa alasan. Ia mengaku khawatir terhadap pola intimidasi yang diduga kerap terjadi.
“Rektor biasanya menggunakan tekanan dengan dalih tidak akan meluluskan beberapa mata kuliah atau menyulitkan proses tugas akhir, termasuk proposal dan skripsi. Jadi saya memilih tidak disebutkan,”ungkapnya
Polemik Duta Kampus UNIBA Madura memperlihatkan adanya ketidaksinkronan kebijakan antara internal panitia dan pihak pimpinan kampus. Mahasiswa berharap ke depan tidak ada lagi kebijakan yang berubah-ubah ataupun tekanan yang dapat merugikan proses akademik mereka.
