Zero, Opini – UIN Madura sebagai satu-satunya kampus negeri di Kabupaten Pamekasan telah menjadi kebanggaan masyarakat, dan seharusnya juga menjadi lumbung lahirnya akademisi dan moralitas kritis mahasiswa. Statusnya sebagai kampus negeri membawa tanggung jawab moral bagi seluruh elemen civitas akademika baik pengelola, dosen, maupun mahasiswa untuk menjaga mutu dan marwah institusi.
Dari segi pengelolaan, sarana-prasarana, hingga kualitas mahasiswa, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama: melestarikan dan mengembangkan UIN Madura sebagai “kampus tanean lanjheng” penggerak ilmu pengetahuan Islam yang integratif dan berkarakter.
Namun, di balik kemegahan visi tersebut, muncul satu persoalan serius yang kini ramai diperbincangkan: peluncuran jas almamater baru UIN Madura.
Peluncuran yang seharusnya menjadi momen simbolik kebanggaan kini menjadi sumber kritik tajam dari mahasiswa, alumni, bahkan masyarakat luas. Almamater yang semestinya menjadi ikon kehormatan dan identitas mahasiswa, justru dinilai kehilangan makna filosofis dan moralitas simboliknya.
Kritik yang muncul bukan tanpa dasar. Banyak pihak menilai, peluncuran jas almamater baru dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan ruang aspirasi mahasiswa.
Padahal, dalam Keputusan Rektor Nomor B.1490a/In.38/R/PP.00.9/07/2019 tentang Kode Etik Mahasiswa, Bab IV Pasal 6 Ayat 4 menegaskan bahwa setiap mahasiswa wajib menjaga kewibawaan dan nama baik almamater. Maka, keputusan sepenting ini semestinya dibicarakan bersama, bukan ditetapkan secara top-down.
Selain itu, desain dan warna baru almamater dianggap tidak memiliki filosofi yang jelas serta justru mengaburkan identitas visual kampus. Perubahan tersebut menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa dan alumni, bahkan menjadi bahan sindiran publik. Jika hal ini dibiarkan, kekhawatiran terbesar adalah hilangnya daya saing dan kebanggaan terhadap simbol institusi yang seharusnya menjadi perekat identitas bersama.
Karena itu, banyak suara yang menyerukan agar peluncuran almamater baru dibatalkan atau setidaknya dikaji ulang melalui forum aspiratif. Hal ini sejalan dengan Bab V Pasal 8 Ayat 2 keputusan rektor yang sama, yang menyatakan bahwa
“setiap mahasiswa berhak menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, melalui audiensi secara etis dan bertanggung jawab.”
Menutup ruang dialog sama saja dengan menutup pintu kebijaksanaan. Kampus adalah ruang terbuka, tempat kritik tumbuh dan aspirasi menemukan jalannya. Sebab, menjaga almamater bukan soal estetika jas dan warna, bahkan menyangkut soal kehormatan dan identitas intelektual yang menandai jati diri sebuah perguruan tinggi.
*) Moh. Fawaid – Ketua Dema Fakultas Syari’ah UIN Madura
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Zero.co.id
Penulis : Moh. Fawaid
Editor : Abd. Ghafur
