BANGKALAN – Wacana pembentukan Provinsi Madura kini berubah menjadi gerakan konkret. Dalam pertemuan besar di Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Sabtu (24/5), para tokoh kunci Madura resmi menyepakati satu langkah strategis: mendorong agar pembentukan provinsi baru itu segera dibahas di meja Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan ini menghadirkan empat bupati se-Madura, ketua DPRD, ulama dari Bassra, akademisi, serta Panitia Pembentukan Provinsi Madura (P3M).
Semua menyatakan komitmen penuh untuk memperjuangkan status provinsi sendiri demi kesejahteraan masyarakat Madura.
“Tindak lanjut ke depan yang penting saya kira, karena harus meyakinkan pemerintah pusat. Langkah kongkritnya ya melobi Presiden agar segera ada jalan keluar,” tegas Ahmadi Yasid, anggota Komisi III DPRD Sumenep dari Fraksi PKB.
Langkah itu dianggap penting, sebab moratorium daerah otonomi baru sejak 2014 terus menjadi penghalang. Namun Ketua P3M, H. A. Zaini, menegaskan bahwa semua syarat administratif sudah lama terpenuhi.
“Semua tahapan pembentukan provinsi telah kami lalui. Proses ini bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah dimulai sejak wacana pembangunan Jembatan Suramadu mencuat,” ujarnya.
Bupati Sampang, Slamet Junaidi, menambahkan bahwa empat kabupaten di Madura sudah siap jika harus melalui tahapan pemekaran. “Semua siap, karena yang kita pikirkan adalah kepentingan bersama masyarakat Madura,” katanya.
Forum tersebut menyimpulkan satu langkah utama: menyusun skema pertemuan resmi dengan Presiden Prabowo dalam waktu dekat, agar wacana lama itu benar-benar naik ke level keputusan tertinggi.
Jika tak ada aral, perjuangan panjang rakyat Madura untuk menjadi provinsi sendiri akhirnya benar-benar memasuki fase penentuan.
