ZERO.CO.ID, SUMENEP – PMII Komisariat Wiraraja menyoroti mandeknya operasional Pelabuhan Dungkek di Kabupaten Sumenep yang dibangun dengan anggaran Rp41,5 miliar dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sejak diresmikan pada 2023, pelabuhan tersebut belum menunjukkan aktivitas yang berarti. Kondisi ini dinilai sebagai kegagalan proyek dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah kepulauan.
Perwakilan PMII Komisariat Wiraraja, Thaifur Rahman, menyampaikan bahwa proyek dengan anggaran besar seharusnya direncanakan secara matang agar tepat guna.
“Anggaran yang digelontorkan tidak sedikit, tetapi hingga kini belum ada aktivitas yang berjalan. Ini patut menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Secara fisik, Pelabuhan Dungkek telah dilengkapi berbagai fasilitas seperti trestle sepanjang 140 meter dengan lebar 7 meter, jeti sepanjang 42 meter dengan lebar 8 meter, serta fasilitas penunjang lainnya seperti gedung kantor, area parkir, genset, dan tandon air.
Namun, fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan cenderung terbengkalai tanpa aktivitas.
Ketua PMII Komisariat Wiraraja, Firman, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh dari pihak terkait, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.
“Harus ada kejelasan mengenai kelanjutan operasional pelabuhan ini. Jangan sampai anggaran besar yang digunakan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
PMII Komisariat Wiraraja pun mendesak adanya langkah konkret agar Pelabuhan Dungkek dapat segera difungsikan sesuai tujuan awal pembangunannya.
Hingga saat ini, pelabuhan tersebut masih belum beroperasi dan menjadi perhatian publik sebagai proyek infrastruktur bernilai besar yang belum memberikan manfaat maksimal.
Penulis : Imam
Editor : Andika
