DPRD Pamekasan Dalami Dugaan Pelanggaran Bupati, Kajian Hukum Resmi Dimulai

- Reporter

Jumat, 17 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ZERO.CO.ID, PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar dengar pendapat soal pemakzulan atau pemberhentian Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman.

Kegiatan berlangsung di ruang rapat DPRD Pamekasan, Jumat (17/10/2025) dihadiri ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, wakil ketua DPRD Pamekasan Moh Khomarul Wahyudi dan Khairul Umam. Serta dihadiri Ketua tim pemakzulan, Suhairi.

Rapat tersebut dihadiri oleh empat pimpinan DPRD dan sejumlah perwakilan masyarakat yang sebelumnya menyampaikan aspirasi pada 4 September 2025 lalu.

Ketua tim pemakzulan, Suhairi, mengatakan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut dari surat aspirasi yang sudah diterima DPRD. Ia mengapresiasi langkah DPRD yang terbuka untuk menampung dan menindaklanjuti masukan masyarakat.

“Ada dua hal penting dari hasil RDP hari ini. Pertama, DPRD menyatakan aspirasi kami diterima dan akan ditindaklanjuti. Kedua, pimpinan DPRD telah menyiapkan anggaran untuk tahapan berikutnya seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat,” katanya.

Sebelum beranjak dari gedung dewan, Suhairi bersama timnya menyerahkan bukti tambahan kepada pimpinan DPRD untuk memperkuat laporan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, mengatakan bahwa lembaganya akan bersikap objektif dan mengikuti mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menilai, setiap aspirasi masyarakat perlu ditelaah secara menyeluruh agar langkah politik yang diambil tidak menyalahi ketentuan hukum.

“Kami akan undang kembali perwakilan masyarakat untuk mendengarkan penjelasan mereka secara lebih detail. Proses pemakzulan ini memiliki tahapan, mulai dari hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat, dan harus diinisiasi oleh satu fraksi serta didukung oleh tujuh anggota DPRD,” ucapnya.

Ali Masykur juga menyampaikan bahwa DPRD akan melakukan konsultasi dengan biro hukum sebelum mengambil keputusan lanjutan.

“Kami perlu memastikan langkah yang diambil tidak melebihi kewenangan lembaga. Setelah hasil konsultasi keluar, pertemuan selanjutnya akan melibatkan Komisi I dan seluruh pimpinan fraksi,” tandasnya.

Berita Terkait

Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Mimbarnya Humor, Suaranya Nyaring: Cara Fatayat NU Pamekasan Rayakan Hari Santri
Dandim 0826/Pamekasan Resmi Mulai Program TMMD ke-130, Warga Jarin Sumringah
Mulai Besok! Warga Pamekasan Kategori Ini Bisa Berobat Gratis Cukup Bawa KTP
Bukan Sekadar Rivalitas! Indonesia vs Malaysia Berebut Momentum ke Final
Asia Award Magazine 2026, Bani Insan Peduli Sabet Dua Pernggargaan dan Optimis Untuk Selalu Tebar Manfaat
CV Jawara Salurkan BLT DBHCHT Rp600 Ribu ke 537 Buruh Pabrik di Pamekasan
Syarat Pendidikan Gibran Dipersoalkan di MK, Hakim Minta KPU Buka Risalah Perubahan PKPU

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 14:12 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo

Senin, 26 Oktober 2026 - 16:04 WIB

Mimbarnya Humor, Suaranya Nyaring: Cara Fatayat NU Pamekasan Rayakan Hari Santri

Selasa, 13 Oktober 2026 - 07:40 WIB

Dandim 0826/Pamekasan Resmi Mulai Program TMMD ke-130, Warga Jarin Sumringah

Kamis, 1 Oktober 2026 - 10:49 WIB

Mulai Besok! Warga Pamekasan Kategori Ini Bisa Berobat Gratis Cukup Bawa KTP

Senin, 28 September 2026 - 06:42 WIB

Bukan Sekadar Rivalitas! Indonesia vs Malaysia Berebut Momentum ke Final

Berita Terbaru