SUMENEP – Sebuah proyek infrastruktur di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Sumenep, kini menjadi perhatian publik setelah ditemukan adanya tanda-tanda kerusakan meski baru rampung beberapa bulan lalu.
Proyek yang menelan anggaran hingga Rp700 juta itu dipertanyakan kualitas dan pelaksanaannya, Minggu (20/4).
Dana tersebut berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang disalurkan melalui mekanisme Pokok-pokok Pikiran (Pokir) oleh anggota DPRD Jatim, H. Zainal Abidin dari Fraksi Partai Demokrat.
Dua kegiatan fisik yang dikerjakan adalah pengaspalan dan rabat beton di lingkungan desa.
Namun belakangan, muncul laporan dari warga yang menyebutkan adanya retakan dan pengikisan aspal di beberapa titik.
Salah satu narasumber mengklaim bahwa pihaknya telah meninjau langsung lokasi proyek dan menemukan ketidaksesuaian antara hasil kerja dan spesifikasi teknis.
“Kami telah melakukan investigasi dan menemukan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan. Sangat disayangkan, aspal yang baru beberapa bulan sudah terlihat terkikis,” ujarnya prihatin.
Narasumber itu juga menyinggung kemungkinan tumpang tindih pelaporan penggunaan anggaran, mengingat pelaksanaan proyek ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan Dana Desa. Ia mendorong aparat penegak hukum agar segera turun melakukan penyelidikan menyeluruh.
Kepala Desa Buka Suara
Menanggapi isu tersebut, Kepala Desa Prenduan, Eko Wahyudi, tak tinggal diam. Ia menyatakan bahwa kondisi jalan yang sedikit rusak bukan karena kesalahan teknis, melainkan faktor alam saat pelaksanaan.
“Memang ada aspal yang terkikis air sedikit, tapi yang namanya pekerjaan tidak ada yang sempurna. Kalau mau minta yang sempurna, tidak ada, Mas, karena yang sempurna hanya milik Allah,” kilah Kades Eko.
Ia menilai kekhawatiran masyarakat bisa terjawab dengan meninjau langsung kondisi lapangan, sekaligus membuktikan bahwa proyek tetap dalam batas mutu yang wajar.
“Sampaikan ke narasumbernya agar supaya mengecek langsung, karena tidak ada kerusakan,” tegasnya.
Pengawasan Ketat Jadi Kunci
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap proyek-proyek desa yang menggunakan dana publik.
Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan pembangunan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Saat kepercayaan rakyat dipertaruhkan, setiap rupiah anggaran wajib dipastikan berdampak nyata. Jangan sampai proyek desa hanya menjadi simbol formalitas pembangunan tanpa mutu.
