Pasar Anom Baru Sumenep Dapat Kucuran Dana Rp818 Juta dari APBD 2025

- Reporter

Minggu, 3 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep

Foto : Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep

SUMENEP, Zero.co.id – Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap tata kelola anggaran dan transparansi proyek pemerintah, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kembali meluncurkan proyek infrastruktur senilai Rp818.999.999 untuk Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Anom Baru pada Tahun Anggaran 2025.

Proyek ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas pelayanan di pasar tradisional terbesar di Sumenep. Namun, nilai anggaran yang nyaris menyentuh angka Rp1 miliar itu memicu tanda tanya. Pasalnya, pembangunan hanya berupa gedung satu lantai sederhana, yang dinilai publik tidak sebanding dengan anggaran sebesar itu.

Data resmi dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP mencatat bahwa proyek ini terdaftar dengan kode RUP 60100946, bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep 2025, dan menggunakan metode tender terbuka. Pekerjaan konstruksi direncanakan berjalan mulai Maret hingga Desember 2025.

Salah satu poin menarik dalam pengadaan ini adalah prioritas untuk pelaku usaha kecil serta penggunaan produk dalam negeri. Namun, aktivis antikorupsi Muhammad Sutrisno dari organisasi Dear Jatim mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa berujung menjadi sekadar slogan jika tidak diawasi secara serius.

“Langkah ini patut diapresiasi, asal benar-benar diawasi secara ketat. Jika tidak, keberpihakan kepada UMKM dan produk lokal hanya akan jadi jargon pengadaan belaka,” tegas Sutrisno.
Ia juga menyoroti posisi anggaran proyek yang berada tepat di bawah ambang Rp819 juta, sebuah angka yang sering dianggap sebagai “zona nyaman” untuk menghindari pengawasan ketat publik atau lembaga pengawas.
“Angka itu adalah ambang psikologis yang kerap disorot. Makin mendekati angka itu, makin besar kecurigaan publik,” tambahnya.

Sutrisno menekankan pentingnya transparansi dokumen lelang, pengawasan teknis bangunan, serta pelibatan komunitas pasar dalam evaluasi proyek, agar proyek ini benar-benar berpihak kepada masyarakat.”Tandasnya.

Penulis : Andika

Editor : Bagas

Berita Terkait

Bersuara Soal Telur dan Apel Busuk, Wali Murid MBG Diduga Dapat Tekanan dari Pihak Yayasan
Distribusi MBG di SPPG Aing Baja Raja Tak Sepenuhnya Sesuai SOP, Keluhan Wali Murid Soal Apel Mencuat
Kepala SPPG Aing Baja Raja Respon Keluhan Wali Murid terkait Program MBG di TK Mambaul Hikmah dan MI Almubtadiin I
Ironi Makan Bergizi Gratis: Siswa Terima Telur dan Buah Busuk, SPPG Aing Baja Raje Juga Dilaporkan Dear Jatim ke BGN
Solar Subsidi Disedot Mafia, Petani dan Nelayan Sumenep Jadi Korban
Begini Roadmap Milad Ke-26 DPP FKMSB Nasional, Yuk Intip
Aduan Resmi Masuk, Bukti Siap Dibuka: BK DPRD Pamekasan Diminta Bertindak Tegas
Dandim 0826/Pamekasan dan Lora Abbas Gelar Pengajian Rutin Bersama Prajurit dan PNS

Berita Terkait

Selasa, 13 Januari 2026 - 12:46 WIB

Bersuara Soal Telur dan Apel Busuk, Wali Murid MBG Diduga Dapat Tekanan dari Pihak Yayasan

Minggu, 11 Januari 2026 - 17:31 WIB

Distribusi MBG di SPPG Aing Baja Raja Tak Sepenuhnya Sesuai SOP, Keluhan Wali Murid Soal Apel Mencuat

Minggu, 11 Januari 2026 - 05:52 WIB

Kepala SPPG Aing Baja Raja Respon Keluhan Wali Murid terkait Program MBG di TK Mambaul Hikmah dan MI Almubtadiin I

Sabtu, 10 Januari 2026 - 18:17 WIB

Ironi Makan Bergizi Gratis: Siswa Terima Telur dan Buah Busuk, SPPG Aing Baja Raje Juga Dilaporkan Dear Jatim ke BGN

Kamis, 8 Januari 2026 - 15:31 WIB

Solar Subsidi Disedot Mafia, Petani dan Nelayan Sumenep Jadi Korban

Berita Terbaru