SUMENEP – Warga Dusun Aeng Bato, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Sumenep, Jawa Timur, menyuarakan kekecewaannya atas ketimpangan partisipasi dalam pembangunan desa, Selasa (13/5).

Mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam forum musyawarah desa (Musdes), yang seharusnya menjadi ruang utama penyampaian aspirasi masyarakat.

Kondisi tersebut membuat Dusun Aeng Bato merasa terpinggirkan. Menurut warga, sejak lama mereka nyaris tak mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan maupun pengambilan keputusan desa.

“Selama ini dusun kami seperti tidak dianggap. Musyawarah Dusun (Musdus) saja tidak pernah diadakan di sini, apalagi Musdes,” ujar N.H, salah satu warga yang merasa kecewa atas sikap pemerintah desa.

Keluhan tersebut mencuat setelah warga Dusun Aeng Bato terpaksa melakukan perbaikan jalan rusak secara swadaya. Jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat untuk beraktivitas, namun telah lama luput dari perhatian pemerintah desa.

Pernyataan Pejabat (Pj) Kepala Desa Kapedi yang mengatakan bahwa segala kebutuhan masyarakat harus diajukan secara resmi melalui Musdes pun menuai kritik tajam. Warga menilai pernyataan tersebut mencerminkan lemahnya inisiatif dan kepekaan sosial dari pemerintah desa.

“Kalau harus menunggu keluhan resmi, lalu siapa yang memantau kondisi masyarakat? Seharusnya pemimpin itu aktif, bukan menunggu,” tambah warga lainnya.

Kritik ini memperkuat sorotan terhadap kepemimpinan desa yang dianggap belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat secara adil.

Aeng Bato, sebagai salah satu dusun yang lokasinya cukup jauh dari pusat desa, berharap adanya pembenahan sistem komunikasi dan keterlibatan publik yang lebih menyeluruh ke depan.

Masyarakat meminta agar Musdes tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi forum yang benar-benar inklusif dan melibatkan seluruh wilayah dusun tanpa terkecuali.

SUMENEP – Warga Dusun Aeng Bato, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Sumenep, Jawa Timur, menyuarakan kekecewaannya atas ketimpangan partisipasi dalam pembangunan desa, Selasa (13/5).

Mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam forum musyawarah desa (Musdes), yang seharusnya menjadi ruang utama penyampaian aspirasi masyarakat.

Kondisi tersebut membuat Dusun Aeng Bato merasa terpinggirkan. Menurut warga, sejak lama mereka nyaris tak mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan maupun pengambilan keputusan desa.

“Selama ini dusun kami seperti tidak dianggap. Musyawarah Dusun (Musdus) saja tidak pernah diadakan di sini, apalagi Musdes,” ujar N.H, salah satu warga yang merasa kecewa atas sikap pemerintah desa.

Keluhan tersebut mencuat setelah warga Dusun Aeng Bato terpaksa melakukan perbaikan jalan rusak secara swadaya. Jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat untuk beraktivitas, namun telah lama luput dari perhatian pemerintah desa.

Pernyataan Pejabat (Pj) Kepala Desa Kapedi yang mengatakan bahwa segala kebutuhan masyarakat harus diajukan secara resmi melalui Musdes pun menuai kritik tajam. Warga menilai pernyataan tersebut mencerminkan lemahnya inisiatif dan kepekaan sosial dari pemerintah desa.

“Kalau harus menunggu keluhan resmi, lalu siapa yang memantau kondisi masyarakat? Seharusnya pemimpin itu aktif, bukan menunggu,” tambah warga lainnya.

Kritik ini memperkuat sorotan terhadap kepemimpinan desa yang dianggap belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat secara adil.

Aeng Bato, sebagai salah satu dusun yang lokasinya cukup jauh dari pusat desa, berharap adanya pembenahan sistem komunikasi dan keterlibatan publik yang lebih menyeluruh ke depan.

Masyarakat meminta agar Musdes tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi forum yang benar-benar inklusif dan melibatkan seluruh wilayah dusun tanpa terkecuali.