SUMENEP – Kondisi jalan yang rusak parah di Dusun Bugem, Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, memicu sorotan tajam, Selasa (20/5).
Aktivis Dear Jatim, Mahbub Junaidi, mendesak Inspektorat Kabupaten Sumenep segera mengaudit kinerja Kepala Desa (Kades) Sendir.
“Sungguh ironis melihat kondisi jalan yang menjadi satu-satunya akses vital bagi warga Dusun Bugem dibiarkan rusak parah seperti ini,” ujar Mahbub Junaidi kepada TimesIN.ID.
Pertanyakan Dana Desa
Mahbub menyoroti alokasi Dana Desa yang digelontorkan tiap tahun, namun tidak dibarengi dengan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan. Menurutnya, ini mengindikasikan potensi ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran desa.
“Setiap tahun, Dana Desa dikucurkan, namun infrastruktur dasar seperti jalan ini justru terabaikan. Ini menimbulkan pertanyaan besar, ke mana sebenarnya alokasi anggaran tersebut?”
Desak Inspektorat Audit Kinerja Kades Sendir
Ia menegaskan, Inspektorat memiliki tugas dan fungsi jelas dalam melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Inspektorat memiliki peran krusial dalam memastikan Dana Desa digunakan secara transparan dan akuntabel. Mereka bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengujian bukti pertanggungjawaban, dan verifikasi kepatuhan hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Jika jalan utama menuju Dusun Bugem dibiarkan hancur seperti ini, patut dipertanyakan bagaimana pengawasan yang selama ini dilakukan,” tegasnya.
Kades Dinilai Lalai Tanggungjawab
Tak hanya itu, Mahbub juga mengecam keras sikap Kepala Desa Sendir yang dinilai lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya.
“Kepala desa memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Mengabaikan infrastruktur vital seperti jalan ini adalah bentuk kelalaian yang tidak dapat diterima,” tambahnya.
Transparansi Pengelolaan DD Dipertanyakan
Ia mendesak Kades Sendir segera memberikan penjelasan terbuka soal penggunaan Dana Desa serta mengambil langkah nyata untuk memperbaiki akses jalan tersebut.
“Kami mendesak kepala desa untuk segera memberikan penjelasan yang transparan terkait penggunaan Dana Desa dan mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki jalan tersebut.”
Mahbub juga menyebut, ketidakpedulian terhadap kondisi jalan bisa menjadi indikasi awal dari carut-marutnya pengelolaan keuangan desa.
“Masyarakat berhak tahu ke mana anggaran desa mereka dialokasikan. Jika prioritas utama seperti jalan dibiarkan rusak, muncul kecurigaan adanya penyimpangan atau ketidakjelasan dalam pengelolaan Dana Desa,” pungkasnya.
