SURABAYA – Gelombang kritik terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kembali mencuat. Kali ini datang dari Gerakan Aktivis dan Mahasiswa Jawa Timur (GAM-JATIM), yang secara tegas menyoroti dugaan korupsi berjemaah di tubuh Dinas Pendidikan.
Demonstrasi Dugaan Anggaran Tak Tepat Sasaran
Aksi unjuk rasa digelar di Surabaya, Rabu (12/6/2025), sebagai bentuk desakan terhadap bobroknya tata kelola anggaran pendidikan sejak 2017 hingga kini.
Dalam pernyataan resminya, GAM JATIM menyebut korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bukan lagi isu baru. Tiga nama kepala dinas pun disorot: mulai dari Saiful Rachman, Wahid Wahyudi, hingga pejabat aktif Aries Agung Paewai. Mereka dinilai gagal mengawal anggaran negara agar tepat sasaran.
“Polemik yang terjadi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur saat ini menarik perhatian publik, yang jelas tidak terlepas dari konteks korupsi, mulai Dispendik Pemprov. Jatim dipimpin oleh Saiful Rachman, Wahid Wahyudi sampai ke Aries Agung Paewai yang menjabat saat ini,” kata Korlap Aksi GAM-JATIM, Atoillah Ainur Ridlo.
Dugaan Korupsi Pendidikan Capai Ratusan Miliar
GAM JATIM menyoroti sejumlah anggaran yang rawan dikorupsi, mulai dari dana BOS, BPOPP, hingga hibah non-BOS untuk lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Dari tahun ke tahun, laporan BPK menunjukkan temuan kerugian negara yang cukup fantastis.
Pada 2017, dana hibah dari Dispendik Jatim mengakibatkan kerugian negara senilai Rp65 miliar. Tahun 2019, kerugian membengkak menjadi Rp166 miliar karena lemahnya monitoring dan evaluasi, padahal sudah ada edaran Gubernur Nomor 188/43/013.1/2019.
Tahun berikutnya, 2020, terjadi lagi penyimpangan hibah non-BOS senilai Rp98 miliar, serta pada 2021 ditemukan kerugian Rp2 miliar dalam pengadaan alat otomotif untuk siswa SMK.
Dugaan Campur Tangan Dinas Pendidikan
Yang terbaru, publik dikejutkan oleh kasus korupsi dana BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo tahun anggaran 2019–2024, yang menyeret kepala sekolah setempat. Kerugian negara mencapai Rp25 miliar.
GAM JATIM menduga, ada campur tangan pejabat tinggi di Dinas Pendidikan, termasuk kepala dinas aktif yang sempat diperiksa oleh Kejari Ponorogo.
“Kebobrokan pengelolaan anggaran pendidikan di Jawa Timur selama ini adalah minimnya evaluasi dan peninjauan ulang program pendidikan yang sudah direalisasikan baik dari dana BOS, dana BPOPP maupun dana Hibah (Non BOS), sehingga mengakibatkan anggaran tersebut berpotensi diselewengkan bahkan dimikmati (abal-abal).” terangnya.
Melalui aksi ini, GAM JATIM menyampaikan enam tuntutan tegas:
1. Kepala Dinas Pendidikan segera lakukan evaluasi menyeluruh atas pengelolaan dana pendidikan.
2. Setiap program dan anggaran wajib dimonitor dan dievaluasi agar tidak menjadi bancakan korupsi.
3. Aries Agung Paewai diminta mundur jika tak mampu bersih-bersih birokrasi pendidikan Jatim.
4. Aparat Penegak Hukum (APH) harus menyelidiki seluruh pejabat Dinas Pendidikan Jatim—dari kepala dinas, kabid, hingga kasi.
5. Proses hukum tanpa tebang pilih, siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas dan dipenjara.
6. GAM JATIM akan terus mengawal dugaan permainan anggaran di Dinas Pendidikan hingga tuntas.
“Oleh karena itu, Kami Gerakan Aktivis dan Mahasiswa Jawa Timur (GAM-JATIM) mempunyai inisiatif melakukan demonstrasi agar supaya anggaran negara yang diperuntukkan untuk pendidikan bisa dijalankan dengan baik, maksimal dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” ujarnya.
Aksi ini merupakan bentuk perlawanan moral terhadap sistem pendidikan yang kotor. GAM JATIM berkomitmen tidak akan diam jika aparat tak segera bertindak.
