ZERO.CO.ID, PAMEKASAN – Aksi pedagang kaki lima (PKL) eks Arek Lancor di depan Kantor Bupati Pamekasan, Senin (27/10/2025), memanas setelah muncul manuver tak terduga dari sejumlah kepala desa (kades) yang ikut hadir di lokasi.
Kehadiran mereka, termasuk Ketua Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Pamekasan, sontak menimbulkan tanda tanya besar di tengah massa aksi.
Aksi yang sejatinya menuntut janji politik Bupati KH Kholilurrahman terkait penataan tempat usaha PKL itu berubah tegang setelah Ketua Perkasa terlihat menarik mundur Bupati dari kerumunan massa.
Dalam pantauan di lapangan, Ketua Perkasa tampak emosi dan berulang kali meminta agar Bupati meninggalkan lokasi dialog terbuka dengan warga.
“Ini aksi perjuangan PKL yang menuntut janji Bupati. Kami tidak paham dalam kapasitas apa para kepala desa ikut hadir di sini,” tegas Faisol, salah satu orator aksi dengan nada kecewa.
Langkah Ketua Perkasa yang terlihat mencoba membatasi ruang dialog antara Bupati dan masyarakat sontak menuai reaksi keras dari peserta aksi.
Sebagian menilai tindakan itu sebagai bentuk intervensi dan arogansi kekuasaan, apalagi dilakukan di ruang publik yang mestinya menjadi tempat warga menyampaikan aspirasi.
Situasi sempat tegang ketika aparat kepolisian mencoba menenangkan suasana. Namun Ketua Perkasa tetap bersikukuh meminta Bupati mundur dari lokasi.
Tak lama berselang, Bupati KH Kholilurrahman akhirnya mengikuti permintaan tersebut dan meninggalkan massa aksi, yang langsung disambut sorakan kecewa dari para pedagang.
Dalam keterangannya usai kejadian, Bupati Kholilurrahman menepis anggapan bahwa para kepala desa hadir atas arahannya.
Menurutnya, mereka kebetulan baru saja menghadiri audiensi terkait program Universal Health Coverage (UHC) di Kantor Pemkab Pamekasan.
“Kepala desa tadi itu bukan kami minta untuk mengikuti. Kebetulan saja setelah audiensi UHC, mereka ikut kami ke sini. Bukan kami panggil,” ujar Kiai Kholil kepada awak media.
Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kecurigaan publik. Banyak pihak menilai kehadiran para kepala desa di tengah aksi PKL merupakan preseden buruk, karena berpotensi menimbulkan kesan bahwa perangkat pemerintahan desa ikut cawe-cawe dalam urusan politik lokal dan pengelolaan protes warga.
Kini, sorotan publik tertuju pada Ketua Perkasa dan peran para kades dalam upaya membatasi ruang aspirasi rakyat kecil.
Sementara itu, PKL eks Arek Lancor berjanji akan kembali turun ke jalan jika janji penataan tempat usaha mereka tidak segera direalisasikan.
