Pasar Anom Baru Sumenep Dapat Kucuran Dana Rp818 Juta dari APBD 2025

- Reporter

Minggu, 3 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep

Foto : Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep

SUMENEP, Zero.co.id – Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap tata kelola anggaran dan transparansi proyek pemerintah, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kembali meluncurkan proyek infrastruktur senilai Rp818.999.999 untuk Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Anom Baru pada Tahun Anggaran 2025.

Proyek ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas pelayanan di pasar tradisional terbesar di Sumenep. Namun, nilai anggaran yang nyaris menyentuh angka Rp1 miliar itu memicu tanda tanya. Pasalnya, pembangunan hanya berupa gedung satu lantai sederhana, yang dinilai publik tidak sebanding dengan anggaran sebesar itu.

Data resmi dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP mencatat bahwa proyek ini terdaftar dengan kode RUP 60100946, bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep 2025, dan menggunakan metode tender terbuka. Pekerjaan konstruksi direncanakan berjalan mulai Maret hingga Desember 2025.

Salah satu poin menarik dalam pengadaan ini adalah prioritas untuk pelaku usaha kecil serta penggunaan produk dalam negeri. Namun, aktivis antikorupsi Muhammad Sutrisno dari organisasi Dear Jatim mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa berujung menjadi sekadar slogan jika tidak diawasi secara serius.

“Langkah ini patut diapresiasi, asal benar-benar diawasi secara ketat. Jika tidak, keberpihakan kepada UMKM dan produk lokal hanya akan jadi jargon pengadaan belaka,” tegas Sutrisno.
Ia juga menyoroti posisi anggaran proyek yang berada tepat di bawah ambang Rp819 juta, sebuah angka yang sering dianggap sebagai “zona nyaman” untuk menghindari pengawasan ketat publik atau lembaga pengawas.
“Angka itu adalah ambang psikologis yang kerap disorot. Makin mendekati angka itu, makin besar kecurigaan publik,” tambahnya.

Sutrisno menekankan pentingnya transparansi dokumen lelang, pengawasan teknis bangunan, serta pelibatan komunitas pasar dalam evaluasi proyek, agar proyek ini benar-benar berpihak kepada masyarakat.”Tandasnya.

Penulis : Andika

Editor : Bagas

Berita Terkait

Di Pamekasan, Ribuan Relawan Gelar Aksi Damai Dukung MBG Dilanjutkan
Dugaan Korupsi Pokir DPRD Sumenep, Polisi Kantongi Nama-Nama Anggota DPRD yang Muncul dalam Pemeriksaan
Kecewa Kadis PUPR Absen, Audiensi Proyek Jalan Mangkrak Memanas
Estafet Kepemimpinan HMPS PAI UIN Madura Berlanjut, Pengurus Baru Siap Wujudkan Organisasi Berdampak
Sudah Dua Tahun, Mengapa Kasus Dugaan Korupsi Pokir DPRD Sumenep Belum Tuntas?
Ra Bakir Hasan Nahkodai PPP Pamekasan, Publik Harapkan Penguatan Organisasi dan Politik Beretika
Dandim Pamekasan Resmikan Jembatan Garuda, di Kecamatan Batu Marmar
Ngeri, Truk Galian C Ilegal Pamekasan Tertimpa Batu Hingga Rengsek

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 06:12 WIB

Di Pamekasan, Ribuan Relawan Gelar Aksi Damai Dukung MBG Dilanjutkan

Selasa, 30 Juni 2026 - 12:17 WIB

Dugaan Korupsi Pokir DPRD Sumenep, Polisi Kantongi Nama-Nama Anggota DPRD yang Muncul dalam Pemeriksaan

Selasa, 30 Juni 2026 - 07:34 WIB

Kecewa Kadis PUPR Absen, Audiensi Proyek Jalan Mangkrak Memanas

Sabtu, 27 Juni 2026 - 23:12 WIB

Sudah Dua Tahun, Mengapa Kasus Dugaan Korupsi Pokir DPRD Sumenep Belum Tuntas?

Sabtu, 27 Juni 2026 - 15:37 WIB

Ra Bakir Hasan Nahkodai PPP Pamekasan, Publik Harapkan Penguatan Organisasi dan Politik Beretika

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page