Pasar Anom Baru Sumenep Dapat Kucuran Dana Rp818 Juta dari APBD 2025

- Reporter

Minggu, 3 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep

Foto : Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep

SUMENEP, Zero.co.id – Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap tata kelola anggaran dan transparansi proyek pemerintah, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kembali meluncurkan proyek infrastruktur senilai Rp818.999.999 untuk Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Anom Baru pada Tahun Anggaran 2025.

Proyek ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kualitas pelayanan di pasar tradisional terbesar di Sumenep. Namun, nilai anggaran yang nyaris menyentuh angka Rp1 miliar itu memicu tanda tanya. Pasalnya, pembangunan hanya berupa gedung satu lantai sederhana, yang dinilai publik tidak sebanding dengan anggaran sebesar itu.

Data resmi dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP mencatat bahwa proyek ini terdaftar dengan kode RUP 60100946, bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep 2025, dan menggunakan metode tender terbuka. Pekerjaan konstruksi direncanakan berjalan mulai Maret hingga Desember 2025.

Salah satu poin menarik dalam pengadaan ini adalah prioritas untuk pelaku usaha kecil serta penggunaan produk dalam negeri. Namun, aktivis antikorupsi Muhammad Sutrisno dari organisasi Dear Jatim mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa berujung menjadi sekadar slogan jika tidak diawasi secara serius.

“Langkah ini patut diapresiasi, asal benar-benar diawasi secara ketat. Jika tidak, keberpihakan kepada UMKM dan produk lokal hanya akan jadi jargon pengadaan belaka,” tegas Sutrisno.
Ia juga menyoroti posisi anggaran proyek yang berada tepat di bawah ambang Rp819 juta, sebuah angka yang sering dianggap sebagai “zona nyaman” untuk menghindari pengawasan ketat publik atau lembaga pengawas.
“Angka itu adalah ambang psikologis yang kerap disorot. Makin mendekati angka itu, makin besar kecurigaan publik,” tambahnya.

Sutrisno menekankan pentingnya transparansi dokumen lelang, pengawasan teknis bangunan, serta pelibatan komunitas pasar dalam evaluasi proyek, agar proyek ini benar-benar berpihak kepada masyarakat.”Tandasnya.

Penulis : Andika

Editor : Bagas

Berita Terkait

Indonesia Hajar Bangladesh 9-2, Garuda Melaju ke Final FIFA ASEAN Cup 2026
Empat Bulan Abaikan Kritik GEMPA, Infrastruktur UIN Madura Dibiarkan Rusak dan Tak Layak
Mulai Besok! Warga Pamekasan Kategori Ini Bisa Berobat Gratis Cukup Bawa KTP
September Hitam di Pamekasan, Ruang Publik Jadi Panggung Ingatan Mahasiswa
Indonesia Ditahan Malaysia 0-0, Garuda Kesulitan Bermain dengan 10 Orang
Dari “Bupati Tong-Tong” ke Mandalika, Tong-Tong Sumenep Dibawa ke Panggung MotoGP
Asia Award Magazine 2026, Bani Insan Peduli Sabet Dua Pernggargaan dan Optimis Untuk Selalu Tebar Manfaat
Guruh Soekarnoputra Wafat, Megawati Dalam Perjalanan dari Sulsel ke Jakarta

Berita Terkait

Kamis, 1 Oktober 2026 - 14:56 WIB

Indonesia Hajar Bangladesh 9-2, Garuda Melaju ke Final FIFA ASEAN Cup 2026

Kamis, 1 Oktober 2026 - 11:58 WIB

Empat Bulan Abaikan Kritik GEMPA, Infrastruktur UIN Madura Dibiarkan Rusak dan Tak Layak

Kamis, 1 Oktober 2026 - 10:49 WIB

Mulai Besok! Warga Pamekasan Kategori Ini Bisa Berobat Gratis Cukup Bawa KTP

Rabu, 30 September 2026 - 10:50 WIB

September Hitam di Pamekasan, Ruang Publik Jadi Panggung Ingatan Mahasiswa

Senin, 28 September 2026 - 15:33 WIB

Indonesia Ditahan Malaysia 0-0, Garuda Kesulitan Bermain dengan 10 Orang

Berita Terbaru

foto: Pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Sejumlah anggota Wantimpres mengikuti prosesi pelantikan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah

Rocky Gerung di Wantimpres, Soroti Arah Kebijakan Pemerintah

Jumat, 2 Okt 2026 - 11:57 WIB