OPINI, Pamekasan – Ada satu ekspresi yang belakangan ini sering muncul di ruang redaksi Jatim.Newsline.id: senyum tipis.
Bukan karena geli melihat meme, bukan pula karena headline ramai klik, melainkan karena tuduhan copy paste dan pencemaran nama baik yang diarahkan kepada media kami dalam pusaran kasus amoral oknum DPRD Pamekasan yang kian liar seperti bola salju menuruni bukit.
Lucunya, tuduhan itu datang dari kuasa hukum. Profesi yang seharusnya akrab dengan satu kebiasaan sederhana: membaca secara utuh sebelum menuduh.
Namun tampaknya, dalam kasus ini, membaca isi berita terasa terlalu mewah. Judul dibaca sekilas, paragraf dilewati, konteks dilompati, lalu—cling!—lahirlah kesimpulan: “copy paste dan pencemaran nama baik.”
Sungguh efisien. Hemat waktu, minim riset.
Padahal, jika kuasa hukum—dan mungkin timnya—meluangkan waktu lima menit saja membaca isi berita Jatim.Newsline.id, mereka akan menemukan sesuatu yang mengejutkan:
➡️ Isi berita kami berbeda.
➡️ Sudut pandang berbeda.
➡️ Struktur, narasi, dan penekanan berbeda.
➡️ Bahkan kehati-hatian redaksional kami justru lebih ketat.
Tapi barangkali masalahnya bukan pada isi berita.
Barangkali masalahnya adalah rasa gatal menghadapi kritik.
Dalam tradisi demokrasi, pejabat publik apalagi anggota DPRD bukanlah porselen antik yang retak bila disentuh pertanyaan. Mereka adalah figur publik yang wajib siap diuji, bukan dilindungi dengan jurus lama: “laporkan medianya.”
Ironisnya, alih-alih menjelaskan substansi tuduhan amoral yang viral dan diperbincangkan publik, energi justru dihabiskan untuk menghitung jumlah media yang akan diadukan. Seolah-olah masalah akan selesai jika daftar media lebih panjang dari daftar klarifikasi.
Lebih lucu lagi, tuduhan copy paste diarahkan kepada media yang secara redaksional dikenal kritis, investigatif, dan ini penting berbeda narasi. Jika semua kritik dianggap sama hanya karena topiknya sama, maka berita korupsi cukup ditulis satu media saja, sisanya dilarang ikut meliput. Betapa sunyinya demokrasi.
Di titik ini, redaksi tidak marah.
Kami hanya tersenyum tipis.
Senyum karena sadar, bahwa ketika kritik dibalas dengan ancaman hukum tanpa membaca isi, itu bukan lagi pembelaan nama baik melainkan pengakuan ketakutan terhadap transparansi.
Senyum karena tahu, bahwa pers tidak bekerja untuk menyenangkan kuasa hukum, melainkan untuk menyampaikan fakta, suara publik, dan kegelisahan masyarakat.
Dan senyum karena yakin, bahwa kebenaran tidak pernah lahir dari copy paste tuduhan, melainkan dari keberanian menghadapi substansi.
Jika kuasa hukum ingin beradu argumen, pintu diskusi terbuka.
Jika ingin klarifikasi, kolom hak jawab tersedia.
Namun jika yang dipilih adalah menuduh tanpa membaca, maka maaf itu bukan strategi hukum. Itu hanya komedi yang lupa penonton sudah semakin cerdas.
Penulis : Moch. Thoriqil Akmal B., S.H.
