Tambang Liar di Kaduara Barat, Dear Jatim Desak Polda Jatim Sita Alat Berat Dan Pemiliknya Ditangka

- Reporter

Sabtu, 11 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Gambar Ilustrasi

Foto : Gambar Ilustrasi

Zero.co.id, Pamekasan – Aktivitas tambang ilegal kembali mencuat di Kabupaten Pamekasan. Kali ini, dugaan penambangan liar terjadi di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, dan sudah berlangsung sekitar satu bulan terakhir.

Aktivis Dear Jatim, Muhammad Sutrisno, menyoroti potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas ini. Menurutnya, jika tidak segera ditindak, dampaknya tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

“Tambang ilegal seperti ini sangat berisiko terhadap lingkungan. Selain merusak alam, warga yang tinggal di sekitar lokasi juga terdampak secara sosial dan ekonomi,” ujar Sutrisno.(11/10/25)

Salah seorang warga setempat menuturkan bahwa hasil galian tambang berupa sirtu, batu krikil, hingga material lain yang umum digunakan untuk pembangunan. “Setiap hari ada truk yang keluar masuk. Hasil tambangnya laku keras untuk kebutuhan proyek,” ungkapnya.

Sutrisno mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jawa Timur segera menurunkan tim untuk melakukan penyitaan alat berat seperti eskavator dan perlengkapan lainnya yang digunakan dalam kegiatan penambangan ilegal ini.

“Kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin resmi merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasal 158 UU Minerba mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin atau melanggar ketentuan perizinan dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100 miliar”. Ucapnya

Selain itu, aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dapat dikenakan sanksi tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang memberikan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara bagi pelaku kerusakan lingkungan berat.” Ucapnya

Dear Jatim menegaskan, “Penegakan hukum harus tegas. Tambang ilegal bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga menyangkut keselamatan lingkungan dan hak masyarakat.”
Dear Jatim berharap pihak kepolisian segera melakukan langkah hukum yang jelas, termasuk penyitaan alat berat dan pemeriksaan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal ini.

Berita Terkait

‎Keamanan Payudan Daleman Dipertanyakan, Tiga Kasus Kehilangan Belum Redakan Keresahan Warga ‎
Diduga Ada Konspirasi Penanganan Kasus Pemukulan, GAPURA Akan Geruduk Rutan Sampang Kelas IIB dan Kejati Jatim
Belum Ada Kepastian Hukum Kasus 917 Bal Marbol, Massa Kepung Bea Cukai Madura
H. Bulla Cs Diamankan Polres Pamekasan Soal Kasus Pengancaman dan Perusakan
Gugatan Dugaan PMH Noviani Bergulir di PN Pamekasan, Ketidakhadiran BNI dalam Dua Sidang Jadi Sorotan
Mengaku Polisi, Sekelompok Orang Hentikan dan Periksa Ambulans Madas Sedarah di Sampang
KPK Periksa Kepala Kantah Sumenep, Dalami Dugaan Penyerahan Uang kepada Tersangka Kasus ATR/BPN
Crane Proyek Hotel di Mega Kuningan Ambruk, Satu Pekerja Tewas

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:36 WIB

‎Keamanan Payudan Daleman Dipertanyakan, Tiga Kasus Kehilangan Belum Redakan Keresahan Warga ‎

Rabu, 18 November 2026 - 14:52 WIB

Diduga Ada Konspirasi Penanganan Kasus Pemukulan, GAPURA Akan Geruduk Rutan Sampang Kelas IIB dan Kejati Jatim

Rabu, 18 November 2026 - 12:19 WIB

Belum Ada Kepastian Hukum Kasus 917 Bal Marbol, Massa Kepung Bea Cukai Madura

Rabu, 18 November 2026 - 11:58 WIB

H. Bulla Cs Diamankan Polres Pamekasan Soal Kasus Pengancaman dan Perusakan

Selasa, 17 November 2026 - 15:36 WIB

Gugatan Dugaan PMH Noviani Bergulir di PN Pamekasan, Ketidakhadiran BNI dalam Dua Sidang Jadi Sorotan

Berita Terbaru