PAMEKASAN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Madura (UNIRA) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (14/8/2025). Aksi ini berlangsung panas setelah massa memaksa masuk dan berhasil menerobos barisan pengamanan, bahkan menyegel kantor bupati.
Presiden Mahasiswa UNIRA sekaligus koordinator aksi, Izet Alfian Fatahillah, mengatakan bahwa pada momentum peringatan Kemerdekaan RI ke-80, pihaknya merasa tidak menemukan keadilan dari kebijakan yang diambil Bupati Pamekasan, Kholilurrahman.
“Bendera One Piece ini sebagai simbol perlawanan kami terhadap ketidakadilan yang dipimpin Bupati Pamekasan,” ujarnya.
Korlap aksi, Fajrul, menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur. Ia menyayangkan saat warga Pamekasan bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya, justru jalan menuju kediaman bupati diperbaiki menggunakan anggaran negara.
“Bahkan, jalan menuju kediaman istri orang nomor satu itu juga diperbaiki dengan uang rakyat,” tegasnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kekosongan jabatan di sejumlah dinas. Banyak posisi kepala dinas yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) sehingga kewenangan menjadi terbatas.
“Reformasi birokrasi belum terlihat dilakukan Bupati Pamekasan. Penyegaran birokrasi terutama pada jabatan kepala dinas yang diisi Plt masih belum dilakukan,” tambah Fajrul.
BEM UNIRA mendesak bupati segera melakukan reformasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk mengatasi defisit anggaran tahun 2024.
“Kami kecewa karena bupati dan sekda tidak mau menandatangani kesepakatan atas tiga tuntutan kami,” ujar Izet.
Ia menjelaskan, aksi ini merupakan kelanjutan dari audiensi sebelumnya yang tidak membuahkan hasil. Menurutnya, meski bupati dan sekda sempat berjanji akan menindaklanjuti, tidak ada perkembangan berarti.
“Kami akan datang lagi sampai tuntutan kami terpenuhi untuk mengawal kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menemui para demonstran dan menyatakan komitmennya untuk memenuhi tuntutan mahasiswa.
“Kami sudah melakukan langkah perbaikan, tapi semua butuh proses. Termasuk reformasi birokrasi, kami sudah menjalankan tahapannya,” ujar Kholilurrahman. (*)
