SUMENEP, Zero.co.id – Sorotan tajam kembali menghampiri pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumenep. Kali ini, Muhammad Sutrisno, seorang aktivis dari organisasi Dear Jatim, menyuarakan keprihatinan serius terkait dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Fokus utamanya tertuju pada RSUD dr. H. Moh. Anwar dan 30 Puskesmas di bawah Dinas Kesehatan yang mengelola dana publik dalam jumlah fantastis.
Sutrisno secara lugas mempertanyakan akuntabilitas pengelolaan dana BLUD yang menurutnya menyisakan banyak tanda tanya. “Meskipun Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2013 telah mengatur pedoman pengelolaan BLUD, data yang disajikan masih menyisakan banyak pertanyaan terkait rincian pengeluaran dan pemanfaatan dana yang jelas,” ujar Sutrisno. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang detail dan transparan.
Data yang diungkap Sutrisno memang mencengangkan. Pendapatan BLUD RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep di tahun 2023 mencapai lebih dari Rp110,27 miliar, sementara 30 Puskesmas Kabupaten Sumenep mencatatkan pendapatan lebih dari Rp96,56 miliar. Total pendapatan BLUD yang mendekati angka Rp207 miliar ini, menurut Sutrisno, seharusnya diiringi dengan tingkat transparansi yang sangat tinggi agar tidak menimbulkan spekulasi.
Lebih jauh, Sutrisno juga menyoroti realisasi belanja pegawai BLUD yang mencapai Rp62,66 miliar atau 94,06% dari anggaran yang ditetapkan untuk 30 Puskesmas dan RSUD dr. H. Moh. Anwar. Khusus untuk RSUD dr. H. Moh Anwar, realisasi belanja pegawai mencapai Rp6,66 miliar atau 72,43% dari anggaran yang ditetapkan. “Angka-angka ini perlu diurai lebih lanjut. Masyarakat berhak tahu detail alokasi dana tersebut, termasuk pembayaran jasa kepada non-ASN yang disebutkan,” tegasnya.
Selain itu, peningkatan saldo kas BLUD per 31 Desember 2023 pada RSUD dr. H. Moh Anwar juga menjadi perhatian. Saldo kas tercatat mencapai Rp42,94 miliar, meningkat dari saldo tahun 2022 sebesar Rp40,11 miliar. “Peningkatan saldo kas ini perlu dijelaskan, apakah memang ada efisiensi anggaran atau ada dana yang belum teralokasi dengan baik,” tambah Sutrisno.
Meskipun mengapresiasi peningkatan pendapatan pajak parkir yang signifikan, Sutrisno menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh mengesampingkan prinsip transparansi pada sektor lain, terutama BLUD yang mengelola dana publik dalam jumlah besar.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk lebih terbuka dan memberikan akses informasi yang lebih detail kepada publik mengenai pengelolaan keuangan BLUD. Ini demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” pungkas Sutrisno.
Hingga berita ini dinaikkan, dr. Erliyati, M.Kes, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait dana BLUD. Sementara itu, pihak pewarta masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.
Penulis : Imam R
