Oleh : Khoirun Nisa, S.Pd., Gr.
Kabupaten Sumenep tengah dihadapkan pada sebuah ironi yang memilukan: di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang kian nyata, pilar pendidikan yang seharusnya menjadi benteng moral dan agen perubahan justru menunjukkan tanda-tanda keruntuhan etika. Situasi ini bukan hanya mengkhawatirkan, tetapi juga membuka mata kita pada sebuah kebenaran pahit: ketika nilai-nilai luhur tergadaikan, keberlanjutan lingkungan dan masa depan suatu daerah akan ikut terancam.
Sumenep saat ini seperti berada di ambang bencana ekologis. Aktivitas eksploitatif seperti tambang ilegal, tambak udang tidak berkelanjutan, penambangan fosfat, dan pengrusakan mangrove secara sistematis menggerogoti ekosistem. Hutan mangrove, yang seharusnya menjadi pelindung alami dari abrasi dan tsunami, lenyap ditelan keserakahan. Keanekaragaman hayati terancam, dan potensi bencana lingkungan di masa depan kian menghantui. Ironisnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan minimnya kesadaran kolektif akan pentingnya keberlanjutan. Lingkungan seolah menjerit, namun suara itu kerap tenggelam dalam riuhnya kepentingan sesaat.
Di tengah keprihatinan lingkungan ini, dunia pendidikan di Sumenep justru menampilkan gambaran yang tidak kalah menyedihkan. Kasus pelecehan seksual oleh oknum mahasiswa UNIBA Madura adalah noda hitam yang mencoreng institusi pendidikan, sekaligus menjadi cermin kegagalan dalam membentuk karakter dan etika moral. Kampus, yang seharusnya menjadi ruang aman dan tempat persemaian nilai-nilai luhur, justru diwarnai praktik tercela.
Lebih lanjut, nilai-nilai kritis mahasiswa yang tergadaikan saat Pilkada 2024 menjadi pukulan telak bagi peran mahasiswa sebagai pilar demokrasi. Keterlibatan terang-terangan dalam kampanye, bahkan dengan dugaan imbalan, mengindikasikan hilangnya independensi dan fungsi kontrol sosial. Mahasiswa yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan, justru menjadi alat politik praktis.
Dugaan penerimaan dana dari penambang galian C dan permintaan uang terhadap pemilik tempat hiburan malam dengan mengancam demo semakin memperburuk citra mahasiswa. Jika terbukti benar, tindakan ini menunjukkan bahwa sebagian gerakan moral telah bermetamorfosis menjadi ajang pencarian keuntungan pribadi, bahkan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan etika. Ini adalah tragedi moral yang tidak dapat ditoleransi.
Ada benang merah yang sangat jelas antara kerusakan lingkungan dan kemunduran moral ini. Ketika institusi pendidikan gagal menanamkan integritas dan etika, maka kepedulian terhadap lingkungan dan penegakan keadilan pun akan melemah. Pendidikan, yang seharusnya menjadi lokomotif perubahan, justru tersandung oleh persoalan internalnya sendiri.
Untuk keluar dari titik nadir ini, Sumenep membutuhkan reformasi yang komprehensif dan fundamental. Pertama, penegakan hukum yang tegas terhadap para perusak lingkungan adalah sebuah keharusan. Tidak ada kompromi bagi mereka yang merampas hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Kedua, perguruan tinggi harus berbenah diri. Pendidikan karakter, etika, dan integritas harus menjadi prioritas utama. Kasus-kasus pelanggaran harus diusut tuntas dan diberikan sanksi yang setimpal, tanpa pandang bulu.
Ketiga, independensi mahasiswa harus dibangun kembali. Mahasiswa harus didorong untuk kembali pada khitahnya sebagai kekuatan moral dan intelektual, pengawas kebijakan, dan agen perubahan. Peran mereka bukan untuk terjebak dalam kepentingan pragmatis, melainkan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Terakhir, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan melalui edukasi berkelanjutan juga krusial.
Tanpa perbaikan signifikan di kedua sektor ini pendidikan dan lingkungan masa depan Sumenep akan semakin suram. Pendidikan yang berintegritas dan lingkungan yang lestari adalah dua pilar fundamental bagi kemajuan suatu daerah. Saat ini, kedua pilar tersebut sedang berada di titik nadir yang mengkhawatirkan. Mampukah Sumenep bangkit dan mengatasi ironi ini sebelum terlambat? Jawabannya ada di tangan kita semua.
